JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan empat prioritas strategis pembangunan infrastruktur nasional, yakni ketahanan air dan pangan, konektivitas dan pembangunan kewilayahan, perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan, serta perlindungan pesisir dan ketahanan iklim.

Keempat prioritas tersebut disampaikan Menko AHY dalam Special Keynote Address pada 30th Annual Scientific Meeting Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menko AHY menjelaskan, pembangunan infrastruktur harus dirancang secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik wilayah, kondisi tanah, serta potensi risiko yang dapat memengaruhi keamanan dan keberlanjutan infrastruktur.

“Different priorities, but one shared lesson: infrastructure must be designed not only to serve us today, but also to withstand tomorrow’s risks,” ujar Menko AHY.

Prioritas pertama adalah ketahanan air dan pangan. Menko AHY menegaskan ketahanan pangan tidak dapat diwujudkan tanpa ketahanan air. Oleh karena itu, bendungan, waduk, jaringan irigasi, serta sistem pengendalian banjir harus dibangun dengan perencanaan yang andal. Penilaian kondisi fondasi, daya dukung tanah, dan stabilitas lahan menjadi bagian penting untuk memastikan keandalan infrastruktur tersebut.

Kedua, konektivitas dan pembangunan kewilayahan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang mampu menghubungkan berbagai wilayah. Menko AHY menekankan pembangunan infrastruktur di kawasan pegunungan maupun wilayah pesisir dengan karakteristik tanah lunak membutuhkan investigasi tanah yang akurat untuk menjamin keselamatan dan kelancaran konektivitas.

Ketiga, perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Seiring pertumbuhan kota, pembangunan hunian dan infrastruktur perkotaan harus memperhatikan aspek keselamatan serta keberlanjutan. Penilaian kondisi lahan, desain fondasi, pengelolaan penurunan tanah, dan mitigasi risiko gempa menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan.

Keempat, perlindungan pesisir dan ketahanan iklim. Menko AHY menyoroti ancaman penurunan muka tanah dan banjir pesisir, khususnya di sepanjang pantai utara Jawa, yang berpotensi mengancam permukiman, aktivitas usaha, dan infrastruktur. Penanganannya membutuhkan pendekatan terpadu melalui rekayasa kawasan pesisir, pengelolaan air, penataan ruang, serta dukungan keahlian geoteknik.

Menurut Menko AHY, keempat prioritas tersebut membutuhkan perencanaan yang tidak hanya menjawab kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa mendatang.

Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki peran untuk menyelaraskan kebijakan dan investasi lintas kementerian agar pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan secara terintegrasi.

Menko AHY berharap para ahli geoteknik dan HATTI dapat terus berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan riset, standar profesional, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri.

“Good public policy needs good science,” tegas Menko AHY.

Melalui sinergi tersebut, pembangunan infrastruktur nasional diharapkan semakin berkualitas, aman, dan mampu memperkuat ketahanan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1