Pesan tersebut disampaikan Menko AHY usai menghadiri acara wisuda Universitas Nasional (UNAS), Sabtu (24/10/2026). Ia mengapresiasi perjalanan panjang UNAS sejak berdiri pada 1949 dalam mencetak generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu mengambil peran dan memimpin Indonesia ke depan.

“Indonesia tentu memiliki berbagai potensi, bahkan kekuatan modal penting untuk menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Tapi tantangannya juga tidak sedikit. Di situlah saya menekankan pentingnya membangun human capital, kualitas sumber daya manusia,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menegaskan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus karakter unggul. Bekal tersebut perlu diperkuat dengan kreativitas, inovasi, kolaborasi, serta kepemimpinan di berbagai sektor dan lintas generasi.

Kepada para lulusan, Menko AHY berpesan agar tantangan yang dihadapi menjadi dorongan untuk terus belajar dan membuktikan kemampuan. Generasi muda diharapkan tetap fokus, tangguh, dan bersemangat menghadapi perubahan.

“Masa depan itu milik dari mereka yang memiliki keberanian yang bisa berubah, beradaptasi bahkan memimpin perubahan itu sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menko AHY mengingatkan pentingnya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai bagian dari keberhasilan pendidikan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat, sebagai salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi, perlu menjadi karakter yang melekat pada institusi pendidikan maupun para lulusannya.

“Pendidikan harus terus kita dorong agar semakin berkualitas, penelitian juga harus semakin luas karena negara maju selalu berbasis pada pendidikan dan penelitian, riset dan inovasi yang juga didukung penuh oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah melainkan juga oleh masyarakat luas,” tuturnya.

Menurut Menko AHY, penguatan pendidikan, penelitian, dan inovasi perlu menghasilkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Ia menyoroti kebutuhan akan perhatian dan kepedulian bersama dalam menghadapi dampak bencana alam, tantangan ekonomi, lapangan pekerjaan, daya beli, serta upaya menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, dan asri.

“Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dan dengan teknologi, dengan pendekatan yang juga akademis saya rasa akan menambah nilai dari setiap solusi yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat kita,” ungkapnya.

Menko AHY berharap UNAS terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk memperluas kontribusi perguruan tinggi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Selamat kepada UNAS, semoga terus menjadi kampus yang berprestasi dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat kita,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Duta Besar RI untuk PBB Umar Hadi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, anggota DPR RI Nasyirul Falah Amru, serta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III Henri Togar Hasiholan Tambunan.

Dalam kegiatan tersebut, Menko AHY didampingi Staf Khusus Menteri Koordinator Agust Jovan Latuconsina dan Herzaky Mahendra Putra.

The post Menko AHY kepada Wisudawan UNAS: Berani Beradaptasi, Pimpin Perubahan, dan Hadirkan Manfaat bagi Masyarakat appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus kesempatan bagi atlet muda dari berbagai daerah untuk mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan diri menuju kompetisi tingkat internasional.

Menko AHY menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Pertina Hillary Brigitta Lasut, Ketua Panitia Muhammad Lokot Nasution, KONI, serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Menurutnya, kompetisi menjadi ruang penting bagi atlet muda untuk bertumbuh, mengasah kemampuan, dan meraih prestasi.

“Saya bersama Mas Ibas dan para sahabat lainnya tadi bisa merasakan semangat para atlet kita. Mereka adalah atlet-atlet muda, banyak yang usianya masih belasan tahun, masih SMA, dan baru merintis karier dalam olahraga tinju,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menilai kejuaraan yang diikuti atlet dari 36 provinsi tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan petinju yang kelak mampu mengharumkan nama Indonesia. Semangat membawa nama daerah diharapkan menjadi pijakan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

“Kita ingin melahirkan, mencetak, dan mempersiapkan atlet-atlet terbaik kebanggaan kita semua yang siap berlaga. Bukan hanya membawa bendera daerah masing-masing, melainkan pada saatnya juga mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional. Tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga Asia, bahkan dunia,” tegasnya.

Menko AHY juga mengapresiasi kepemimpinan Hillary sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Umum Pertina. Ia berharap semangat tersebut dapat memperkuat pembinaan tinju nasional sekaligus mendorong perhatian terhadap kesejahteraan seluruh insan tinju, termasuk atlet, wasit, dan hakim.

“Bukan hanya atletnya, karena prestasi juga tidak lepas dari kesejahteraan para atlet serta para wasit dan hakimnya,” ungkap Menko AHY.

Lebih lanjut, Menko AHY berpesan agar para peserta menjunjung tinggi sportivitas dan semangat kesatria. Menurutnya, pertandingan bukan sekadar ajang menguji kemampuan, melainkan juga ruang untuk membentuk ketangguhan mental, kerendahan hati, dan keberanian untuk terus bangkit.

“Tidak terbang ketika menang dan tidak patah ketika kalah. Bangkit. Itulah semangat anak muda yang harus terus dibangun. Bukan hanya dalam tinju, bukan hanya dalam olahraga, melainkan dalam perjuangan dan pengabdian untuk masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pertina Hillary Brigitta Lasut menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Menko AHY, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta seluruh pihak yang hadir.

Hillary menegaskan, di tengah ketidakpastian global, pengembangan potensi atlet dan generasi muda harus terus berjalan. Upaya menggerakkan perekonomian di sekitar sektor olahraga dan ekonomi kreatif juga perlu diperkuat.

“Saat ini, dunia sedang mengalami banyak ketidakpastian. Namun, atlet-atlet dan anak-anak muda kita, serta ekonomi di sekitar sektor olahraga dan ekonomi kreatif, tetap harus kita genjot,” ujar Hillary.

Ia berharap penyelenggaraan kejuaraan tersebut dapat menginspirasi para penggerak olahraga di daerah untuk terus melakukan pembinaan. Kompetisi dibutuhkan untuk menambah pengalaman bertanding atlet sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem tinju nasional.

“Atlet-atlet juga membutuhkan kegiatan untuk meningkatkan jam terbang. Wasit dan hakim membutuhkan kesejahteraan agar dapat tetap hidup dan mengembangkan ekonomi keluarganya,” pungkasnya.

Hillary meyakini kejuaraan ini menjadi kegiatan positif yang dinantikan para atlet dan bibit-bibit olahragawan di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta Ketua Panitia Kejurnas Muhammad Lokot Nasution.

Pada kesempatan ini, Menko AHY didampingi oleh Staf Khusus Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra; serta Tenaga Ahli Menko, Andi Matalitti dan Yudhi Prasetyo.

The post Buka Kejurnas Amatir 2026, Menko AHY Dukung Penuh Kemajuan Combat Sport Indonesia appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Komitmen tersebut ditandai dengan kegiatan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program perlindungan pesisir Pantura Jawa yang mengintegrasikan pendekatan berbasis alam dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) dalam mendorong pengelolaan perlindungan pesisir secara terpadu. Di bawah koordinasi Dewan Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, BOPPJ berperan mendukung sinkronisasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi program perlindungan Pantura Jawa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Menko AHY menjelaskan, kondisi pesisir Timbulsloko menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi masyarakat akibat abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah. Wilayah yang dahulu dikenal sebagai kawasan pertanian dan tambak produktif kini menghadapi ancaman terhadap permukiman dan mata pencaharian penduduk.

“Pembangunan tanggul raksasa tentunya dimaknai sebagai kombinasi atau pendekatan yang hybrid antara pembangunan infrastruktur keras, yaitu berbentuk tanggul pantai maupun tanggul laut, tetapi juga dengan yang sifatnya alami, Nature-Based Solutions,” ujar Menko AHY.

Menurut Menko AHY, mangrove berperan penting dalam mengurangi energi gelombang laut, menahan sedimen, dan mengurangi abrasi. Karena itu, pemulihan ekosistem mangrove menjadi pelengkap pembangunan infrastruktur fisik untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir.

Di Timbulsloko, pendekatan berbasis alam dikembangkan melalui penanaman mangrove yang didukung teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu. Program percontohan ini direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.

Penerapan solusi berbasis alam menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong pendekatan perlindungan Pantura yang adaptif terhadap karakteristik setiap wilayah. Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf berperan mengawal pelaksanaan program sesuai mandat kelembagaan, termasuk mendorong sinergi antara pembangunan infrastruktur, pemulihan ekosistem pesisir, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diperlukan agar program tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan efektivitas perlindungan, keberlanjutan lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Menko AHY juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program. Selain mendukung perlindungan pesisir, pelaksanaan program diharapkan memberikan manfaat nyata bagi warga, termasuk menjaga mata pencaharian dan membuka peluang ekonomi lokal.

Menko AHY menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembangunan fisik maupun jumlah mangrove yang ditanam. Kelangsungan hidup tanaman, efektivitas perlindungan pantai, serta pemeliharaan dalam jangka panjang juga menjadi aspek penting dalam evaluasi.

Karena itu, Menko AHY meminta Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) bersama seluruh pemangku kepentingan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Akses nelayan, keberlanjutan mata pencaharian, dan peluang ekonomi lokal perlu tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaan.

Dalam kerangka kebijakan nasional, peran Menko AHY sebagai Ketua Dewan Pengarah BOPPJ menjadi strategis untuk memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, penguatan infrastruktur nasional, dan perlindungan masyarakat dari berbagai risiko bencana. Melalui koordinasi tersebut, BOPPJ diharapkan dapat memperkuat keterpaduan program, mendorong percepatan pelaksanaan sesuai kewenangan, serta memastikan upaya perlindungan Pantura Jawa memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.

“Pemulihan lingkungan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Menko AHY.

Senada dengan Menko AHY, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn), Didit Herdiawan Ashaf menegaskan, pembangunan perlindungan pesisir juga perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Selain mangrove, kegiatan tersebut turut memanfaatkan hexbricks yang diproduksi masyarakat setempat. Penggunaannya diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan warga pesisir.

“Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya,” katanya.

Melalui percontohan di Timbulsloko, pemerintah berharap penerapan solusi berbasis alam dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan perlindungan pesisir di wilayah Pantura Jawa lainnya. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kawasan pesisir yang lebih aman, produktif, tangguh, dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn), Ahmad Luthfi; Bupati Demak, Eisti’anah; Wakil Kepala BOPPJ II; Suhajar Diantoro, Wakil Kepala BOPPJ III; Komjen Pol (Purn) Muhammad Fadil Imran; Sekretaris BOPJJ, Laksamana Muda TNI (Purn) Edi Sulistyadi; Deputi bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Agus Adriyanto; Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI (Purn) Sriyanto Muntasram; dan Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris.

Menko AHY didampingi Deputi bidang Infrastruktur Dasar, Nazib Faizal; Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra dan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ahmad Khoirul Umam.

The post Tanam Mangrove di Demak, Menko AHY Dorong Solusi Berbasis Alam untuk Lindungi Pesisir Pantura Jawa appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove sebagai bagian dari program perlindungan kawasan pesisir Pantura Jawa di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026).

Dalam pelaksanaan program perlindungan Pantura Jawa, Menko AHY juga menjalankan peran sebagai Ketua Dewan Pengarah yang mengoordinasikan arah kebijakan strategis dan menyelaraskan langkah lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Peran ini menjadi penting untuk memastikan program perlindungan Pantura berjalan secara terpadu, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, dan mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan masyarakat, ketahanan wilayah, serta pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menko AHY menjelaskan, Pantura Jawa merupakan kawasan strategis yang menopang berbagai aktivitas ekonomi nasional. Di sisi lain, degradasi lingkungan selama puluhan tahun telah meningkatkan risiko bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir.

“Tujuan besar dari pembangunan Giant Sea Wall, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, pada akhirnya adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat yang terdampak meningkatnya permukaan air laut dan menurunnya permukaan tanah. Sekaligus menjaga agar keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat kita juga bisa kita jaga bersama-sama,” ujar Menko AHY.

Tantangan di Pantura Jawa tidak hanya berkaitan dengan kenaikan permukaan air laut, tetapi juga penurunan muka tanah atau land subsidence. Kombinasi faktor tersebut meningkatkan ancaman terhadap permukiman, lahan produktif, dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan perlindungan yang mengombinasikan infrastruktur fisik dengan pemulihan ekosistem pesisir. Melalui pendekatan NbS, mangrove berperan membantu meredam gelombang, menahan sedimen, dan mengurangi abrasi, sekaligus melengkapi pembangunan tanggul laut dan sistem pengendalian banjir.

Di Desa Timbulsloko, penanaman mangrove didukung teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu. Kawasan ini menjadi percontohan penerapan NbS dalam perlindungan pesisir. Pengembangannya direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.

Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) berperan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program perlindungan Pantura Jawa sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Peran tersebut mencakup koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program, fasilitasi sinergi antarpemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program agar upaya perlindungan pesisir berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. BOPPJ juga diharapkan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai dengan rehabilitasi ekosistem, penanganan risiko bencana, dan perlindungan kepentingan masyarakat pesisir.

Program perlindungan Pantura Jawa direncanakan mencakup sekitar 575 kilometer kawasan pesisir yang tersebar di 25 kabupaten/kota dan lima provinsi. Pelaksanaannya perlu dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah serta efektivitas perlindungan dalam jangka panjang.

Menko AHY menekankan keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur atau jumlah mangrove yang ditanam. Evaluasi juga perlu memperhatikan kelangsungan hidup mangrove, efektivitas perlindungan pesisir, dan pemeliharaan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, upaya perlindungan Pantura Jawa memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil, dengan menempatkan keselamatan masyarakat serta keberlanjutan ekonomi sebagai prioritas. Melalui koordinasi Dewan Pengarah dan dukungan pelaksanaan oleh BOPPJ sesuai kewenangannya, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Selain pemulihan lingkungan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Menko AHY meminta BOPPJ dan seluruh pemangku kepentingan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan, sekaligus memastikan akses nelayan, mata pencaharian, dan peluang ekonomi lokal tetap terlindungi.

Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat juga diharapkan terus memperkuat kolaborasi. Hasil penerapan NbS di Timbulsloko perlu dievaluasi agar menjadi pembelajaran bagi upaya perlindungan kawasan Pantura lainnya.

“Yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk melindungi kawasan pesisir, melainkan juga menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan ekonomi kita. Ini membutuhkan kerja bersama agar Pantura Jawa menjadi lebih aman dan tangguh menghadapi tantangan ke depan,” tutup Menko AHY.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan kegiatan perlindungan melalui penanaman mangrove di Timbulsloko ini akan menjadi percontohan untuk mempelajari kondisi alam setempat.

Didit menegaskan, pembangunan perlindungan pesisir juga perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Selain mangrove, kegiatan tersebut turut memanfaatkan hexbricks yang diproduksi masyarakat setempat. Penggunaannya diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan warga pesisir.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn), Ahmad Luthfi; Bupati Demak, Eisti’anah; Wakil Kepala BOPPJ II; Suhajar Diantoro, Wakil Kepala BOPPJ III; Komjen Pol (Purn) Muhammad Fadil Imran; Sekretaris BOPJJ, Laksamana Muda TNI (Purn) Edi Sulistyadi; Deputi bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Agus Adriyanto; Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI (Purn) Sriyanto Muntasram; dan Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris.

Menko AHY didampingi Deputi bidang Infrastruktur Dasar, Nazib Faizal; Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra dan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ahmad Khoirul Umam.

The post Lindungi Jutaan Warga Pesisir, Menko AHY Dorong Percepatan Perlindungan Pantura Jawa appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat memberikan pengayaan kepada sekitar 384 peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) yang diselenggarakan oleh Universitas Republik Indonesia (URI) bersama Danantara Corporate University.

“Saya hadir dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mengajak semua pihak, termasuk generasi muda tadi, menjadi bagian dalam perencanaan dan eksekusi pembangunan nasional, hari ini dan ke depan,” ujar Menko AHY.

Para peserta merupakan anak-anak muda pilihan yang terseleksi dari lebih dari 10 ribu calon dengan beragam latar belakang profesi, keilmuan, dan keahlian. Mereka dipersiapkan untuk mengabdi di berbagai jajaran BUMN, termasuk Danantara, yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus penggerak investasi berkelanjutan.

Menko AHY menegaskan bahwa kesiapan para calon pemimpin tersebut memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional. Kekayaan sumber daya alam Indonesia perlu ditopang oleh kualitas manusia yang mampu mengelolanya untuk kemajuan bangsa.

“Infrastruktur dan konektivitas menjadi tulang punggung pembangunan bangsa yang harus kita kawal sebaik mungkin. Indonesia merupakan negara besar, kaya sumber daya alam, tetapi manusia menjadi faktor yang sangat menentukan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY mengapresiasi para pimpinan dan penyelenggara program yang mengawal proses pendidikan serta penempaan calon pemimpin dan pengelola BUMN. Ia berharap P3MD juga menjadi wadah untuk membangun kolaborasi dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional.

“Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wadah kolaborasi yang baik karena tidak ada satu entitas yang bisa berdiri sendiri dalam menyukseskan segala agenda pembangunan bangsa,” ungkapnya.

Menko AHY turut menekankan bahwa perhatian besar Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan sumber daya manusia perlu berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Keduanya dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

“Selebihnya, kita berharap pembangunan bisa dirasakan manfaat dan dampaknya melalui kepemimpinan yang efektif serta tentunya bisa mengayomi semuanya,” lanjutnya.

Sementara itu, Komandan P3MD, Marsekal Pertama TNI Dr. Anton Pallaguna, menjelaskan bahwa program yang dibuka pada Mei 2026 tersebut dirancang berlangsung selama 11 bulan dalam tiga tahap. Tahap pertama berlangsung selama tiga bulan dengan fokus pada pembentukan dan penguatan karakter, dilanjutkan tahap pengembangan kemampuan manajerial selama empat bulan, serta kontribusi kepada masyarakat selama empat bulan.

Pada tahap pengembangan kemampuan manajerial yang tengah berlangsung, para peserta mendapatkan pengayaan dari sejumlah tokoh nasional, termasuk Menko AHY, untuk memperkuat pemahaman mengenai manajemen dan kepemimpinan.

Melalui rangkaian pendidikan tersebut, para peserta diharapkan tumbuh menjadi pemimpin BUMN yang berintegritas, memiliki kompetensi yang baik, serta mampu membawa BUMN semakin maju dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur URI, Yos Sunitiyoso; Komandan P3MD, Marsekal Pertama TNI Dr. Anton Pallaguna; serta Direktur Danantara Corporate University, Handi Kurniawan.

Menko AHY turut didampingi Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga, Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi, Sigit Raditya; serta Tenaga Ahli Menteri, Rio Neswan.

The post Bekali 384 Peserta P3MD, Menko AHY Ajak Calon Pemimpin BUMN Kawal Pembangunan Nasional appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Di hadapan para peserta P3MD Batch 1 Angkatan Soedirman, Menko AHY menekankan, kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin yang mampu menjawab tantangan bangsa. Karakter, kompetensi, dan kesiapan untuk mengabdi juga harus ditempa agar setiap amanah dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“IQ alone is not sufficient. Tidak cukup. Kita perlu membutuhkan karakter. Kita perlu leadership. Kita perlu menempa diri kita agar siap. Kata-kata siap itu mengandung banyak makna. Siap untuk bekerja, siap untuk berjuang, berkorban, mengabdi, dan kadang-kadang harus melebihi panggilan tugas,” ujar Menko AHY.

Menurutnya, kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari pangkat, jabatan, maupun kewenangan, melainkan dari dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Prinsip ini relevan bagi insan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

“Leadership should be beyond authority. Kepemimpinan tidak sekadar bicara pangkat dan jabatan. Itu semua berarti, itu semua adalah media untuk kita bisa berkarya dan memahami. Tapi ingat, leadership should be beyond authority. Dan tentunya kita harus melihat dampak yang bisa dirasakan langsung oleh negeri kita, Indonesia, agar negaranya semakin maju, adil, dan sejahtera,” tegasnya.

Menko AHY juga membagikan pengalaman dalam perjalanan karier dan pengabdiannya, termasuk ketika menghadapi kegagalan dan perubahan arah. Ia mengingatkan bahwa perjalanan seorang pemimpin tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan justru dapat menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat karakter, mengevaluasi diri, dan bangkit melanjutkan pengabdian.

“Saya kalah, tapi saya tidak patah,” ungkap Menko AHY, merefleksikan pengalamannya dalam menghadapi salah satu fase penting dalam perjalanan kariernya.

Ia pun berpesan agar para calon pemimpin tidak takut menghadapi kegagalan maupun tantangan dalam menjalankan amanah.

“Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut kalah. Jatuh bangun, pasang surut itu adalah miliknya manusia, milik kita semua, milik pemimpin-pemimpin besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menko AHY mengajak para peserta untuk berpikir melampaui pencapaian pribadi dan masa jabatan. Seorang pemimpin harus mampu menyiapkan fondasi yang lebih baik bagi generasi berikutnya, termasuk melalui keputusan dan kebijakan yang memberikan manfaat jangka panjang.

“A great leader is someone who does not only prepare for the next competition, not for the next election, but someone who prepares for the next generation,” kata Menko AHY.

Pesan tersebut sejalan dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan pembangunan infrastruktur lintas sektor. Sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui forum P3MD, Menko AHY menegaskan pentingnya menyiapkan generasi pemimpin yang berintegritas, tangguh, dan memiliki visi strategis untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan. Dengan kepemimpinan yang kuat serta kolaborasi lintas sektor, Kemenko Infra terus mendorong pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur URI, Yos Sunitiyoso; Komandan P3MD, Marsekal Pertama TNI Dr. Anton Pallaguna; serta Direktur Danantara Corporate University, Handi Kurniawan.

Menko AHY turut didampingi Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga, Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi, Sigit Raditya; serta Tenaga Ahli Menko, Brigjen TNI Rio Neswan.

The post Dari Pengalaman hingga Pengabdian, Menko AHY Bicara Masa Depan Infrastruktur Indonesia appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menko AHY menilai bahwa meningkatnya rivalitas kekuatan besar, melemahnya efektivitas institusi multilateral, konfrontasi geoekonomi, hingga disrupsi teknologi menuntut respons kebijakan yang semakin berbasis pengetahuan dan analisis strategis. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi pengamat perubahan dunia, tetapi juga perlu berkontribusi dalam menentukan pilihan strategis Indonesia. “Di tengah dunia yang semakin kompleks, kita membutuhkan pemikiran akademik yang kritis, independen, dan berbasis data. AIHII memiliki kapasitas besar untuk menjembatani perkembangan ilmu hubungan internasional dengan kebutuhan nyata pengambilan kebijakan nasional,” ujar Menko AHY.

Menurut Menko AHY, kontribusi AIHII dapat diperkuat melalui pengembangan kajian strategis, analisis risiko geopolitik, penyusunan skenario jangka panjang, serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan dapat diimplementasikan. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antarkampus, lembaga pemikiran, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. “Saya berharap AIHII semakin berperan sebagai mitra strategis pemerintah. Kita perlu mempertemukan ketajaman analisis akademik dengan kebutuhan kebijakan yang konkret, agar gagasan-gagasan terbaik dari kampus dapat memberikan manfaat nyata bagi bangsa,” katanya.

Menko AHY juga menggarisbawahi pentingnya AIHII dalam mempersiapkan generasi baru diplomat, akademisi, birokrat, dan pemimpin masa depan yang berwawasan global. Menurutnya, Indonesia membutuhkan SDM yang bukan hanya mampu memahami dinamika internasional, melainkan juga memiliki keberanian dan kapasitas untuk memengaruhi arah perubahan tersebut. “Mari kita bangun sinergi yang lebih kuat antara dunia akademik dan pemerintah. Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya menjadi visi pembangunan, tetapi harus menjadi kerja kolektif yang ditopang ilmu pengetahuan, kepemimpinan, inovasi, dan semangat pengabdian kepada bangsa,” tegas Menko AHY.

Konvensi Nasional XVII AIHII tersebut juga dihadiri Rektor President University Handa Satyanugraha Abidin, Ketua Umum AIHII Agus Haryanto, serta sekitar 200 peserta yang terdiri atas guru besar, dosen, dan peneliti ilmu hubungan internasional dari 61 universitas se-Indonesia.

Menko AHY didampingi Staf Khusus Menko, Agus Jovan Latuconsina, Merry Riana; Staf Khusus Menteri PU, Ahmad Khoirul Umam dan Tenaga Ahli Menko, Rio Neswan.

The post Menko AHY Ajak AIHII Jadi Mitra Strategis Pemerintah Hadapi Fragmentasi Geopolitik Global appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menko AHY menjelaskan, di tengah meningkatnya ketidakpastian global ketahanan nasional tidak lagi dapat dimaknai sebatas kemampuan pertahanan militer. Ketergantungan terhadap energi, pangan, teknologi, dan sistem logistik global juga dapat menjadi sumber kerentanan strategis. “Kedaulatan tidak cukup hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan dan diplomasi. Kita juga harus memastikan ketersediaan pangan, energi, air, serta infrastruktur yang mampu menopang kehidupan rakyat dan produktivitas ekonomi nasional,” jelas Menko AHY.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat konektivitas antarpulau, menghubungkan sentra produksi dengan pasar, dan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru. Infrastruktur juga memiliki dimensi strategis dalam memperkuat daya tawar ekonomi Indonesia di tengah restrukturisasi rantai pasok global. “Infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, pelabuhan, bandara, atau bendungan. Infrastruktur adalah instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan memastikan setiap daerah memiliki kesempatan untuk tumbuh dan maju,” ungkapnya.

Menko AHY juga menyoroti pentingnya diplomasi infrastruktur untuk memperkuat kemitraan antarnegara, menarik investasi produktif, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan kapasitas SDM nasional. Dalam kesempatan itu, ia mengajak AIHII memperluas kajian hubungan internasional ke isu infrastruktur strategis, konektivitas regional, dan ketahanan pembangunan. “Diplomasi yang kuat harus didukung kapasitas nasional yang kuat. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan penguatan daya saing bukan hanya agenda ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan dan masa depan bangsa,” tegas Menko AHY.

Konvensi Nasional XVII AIHII tersebut juga dihadiri Rektor President University Handa Satyanugraha Abidin, Ketua Umum AIHII Agus Haryanto, serta sekitar 200 guru besar, dosen, dan peneliti ilmu hubungan internasional yang berasal dari 61 universitas di seluruh Indonesia.

Menko AHY didampingi Staf Khusus Menko, Agus Jovan Latuconsina, Merry Riana; Staf Khusus Menteri PU, Ahmad Khoirul Umam dan Tenaga Ahli Menko, Rio Neswan.

The post Menko AHY: Kedaulatan Bangsa Harus Ditopang Infrastruktur dan Ketahanan Nasional yang Kuat appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menko AHY menjelaskan, meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, perubahan pola aliansi, serta munculnya kekuatan-kekuatan baru menuntut Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara semakin substantif. Menurutnya, bebas aktif bukan berarti menjauhkan diri dari dinamika global, melainkan justru memperluas ruang diplomasi tanpa kehilangan independensi. “Bebas aktif bukan berarti pasif, apalagi sekadar mengambil posisi netral. Indonesia harus mampu bekerja sama dengan berbagai kekuatan dunia, tetapi tetap memiliki kebebasan menentukan keputusan berdasarkan kepentingan nasional,” tegas Menko AHY.

Ia menilai status Indonesia sebagai negara besar dari sisi wilayah, populasi, dan sumber daya harus diikuti dengan kemampuan memengaruhi agenda internasional. Untuk menjadi influential middle power, Indonesia perlu memperkuat fundamental ekonomi, teknologi, pertahanan, diplomasi, serta kepemimpinan di ASEAN dan berbagai forum multilateral. “Indonesia tidak cukup menjadi middle power karena ukuran geografis atau jumlah penduduk. Kita harus menjadi kekuatan yang diperhitungkan karena kapasitas nasional, kualitas kepemimpinan, dan kontribusi konkret terhadap stabilitas serta perdamaian dunia,” ujarnya.

Menko AHY juga menekankan peran Indonesia sebagai bridge builder yang dapat menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang, kekuatan besar, serta negara-negara Global South. Dalam konteks tersebut, ia mengapresiasi AIHII dan mengharapkan dukungan pemikiran strategis dari akademisi untuk memperkuat kualitas diplomasi Indonesia. “Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, Indonesia harus hadir sebagai jembatan dialog, pembangun kepercayaan, dan bagian dari solusi. Kita tidak boleh hanya mengikuti perubahan dunia, tetapi harus ikut membentuknya,” kata Menko AHY.

Forum yang mempertemukan akademisi dan praktisi hubungan internasional ini juga dihadiri Rektor President University Handa Satyanugraha Abidin, Ketua Umum AIHII Agus Haryanto, serta sekitar 200 peserta yang terdiri atas guru besar, dosen, dan peneliti ilmu hubungan internasional dari 61 universitas se-Indonesia.

Menko AHY didampingi Staf Khusus Menko, Agus Jovan Latuconsina, Merry Riana; Staf Khusus Menteri PU, Ahmad Khoirul Umam dan Tenaga Ahli Menko, Rio Neswan.

The post Menko AHY: Indonesia Harus Jadi Influential Middle Power, Bukan Terjebak Rivalitas Kekuatan Besar appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Mengutip Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum, Menko AHY menjelaskan konfrontasi geoekonomi menempati posisi teratas risiko global jangka pendek, dengan 18 persen responden menempatkannya sebagai risiko utama, disusul konflik bersenjata antarnegara sebesar 14 persen. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu faktor utama yang mendorong ketidakpastian tersebut. “Kita sedang menyaksikan perubahan mendasar. Perdagangan, teknologi, energi, dan rantai pasok tidak lagi semata-mata menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga alat tekanan dan perebutan pengaruh geopolitik,” ungkap Menko AHY.

Menurut Menko AHY, fragmentasi geoekonomi menghadirkan risiko terhadap stabilitas perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam diversifikasi rantai pasok global. Tantangannya adalah memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah atau pasar konsumsi, tetapi berkembang menjadi pusat produksi dan inovasi bernilai tambah. “Indonesia harus mampu mengubah tekanan global menjadi peluang strategis. Kita perlu memperkuat hilirisasi, industrialisasi, penguasaan teknologi, dan diversifikasi kemitraan agar memiliki daya saing dan posisi tawar yang semakin kuat,” jelasnya.

Menko AHY menekankan kesiapan domestik menjadi penentu kemampuan Indonesia menghadapi perubahan ekonomi global, termasuk melalui penguatan infrastruktur, efisiensi logistik, ketahanan energi, dan pembangunan SDM. Ia juga mengajak AIHII menghasilkan kajian geoekonomi yang dapat membantu pemerintah mengantisipasi risiko serta mengidentifikasi peluang investasi dan kerja sama strategis. “Daya saing bangsa tidak cukup ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam. Kita harus mampu mengubah sumber daya tersebut menjadi produktivitas, inovasi, lapangan kerja berkualitas, dan kesejahteraan rakyat,” tambah Menko AHY.

Konvensi Nasional XVII AIHII ini juga dihadiri Rektor President University Handa Satyanugraha Abidin, Ketua Umum AIHII Agus Haryanto, serta sekitar 200 guru besar, dosen, dan peneliti ilmu hubungan internasional yang mewakili 61 universitas dari berbagai wilayah Indonesia.

Menko AHY didampingi Staf Khusus Menko, Agus Jovan Latuconsina, Merry Riana; Staf Khusus Menteri PU, Ahmad Khoirul Umam dan Tenaga Ahli Menko, Rio Neswan.

The post Menko AHY: Perang Ekonomi Global Makin Tajam, Indonesia Harus Perkuat Daya Saing appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).