Demokrat mencermati, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih. “Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Respons negara terhadap para pencari keadilan juga sering berbeda, dikaitkan dengan posisi politik si pencari keadilan. Praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan dan nilai demokrasi,” AHY menerangkan.

Untuk itu, lanjutnya, kita harus menjamin penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih. Cegah penyalahgunaan kekuasaan, dan hentikan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik.

“Di tengah-tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan, Demokrat dengan tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan bagi para penegak hukum yang tetap amanah, obyektif, menjunjung kebenaran dan akal sehat, sehingga keadilan tetap tegak,” ujar AHY.

Namun demikian, tambahnya, Demokrat berpendapat, bahwa perubahan dan perbaikan dalam penegakan hukum, perlu terus dilakukan di masa depan. “Ingat, ketidakadilan adalah sumber utama dari semua permasalahan,” tegas AHY lantang. (csa)

The post Demokrat: Ketidakadilan adalah Sumber dari Semua Permasalahan appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Indonesia tidak kebal, karena bangsa kita juga hidup di bumi yang sama. Kita makin merasakan dampak buruk dari perubahan iklim ini. Terjadi berbagai bencana alam, polusi udara dan pemanasan global, yang berdampak buruk pada kualitas tanah untuk pertanian dan perkebunan,” AHY menjelaskan.

Diprediksi, delapan persen lahan pertanian di dunia, tidak akan lagi bisa digunakan, jika suhu bumi meningkat 1,5 derajat celcius. “Kelaparan juga akan meningkat hingga 20 persen, akibat pemanasan global.
Indonesia berkomitmen untuk mencapai Net-Zero emission, maksimal pada tahun 2060. Kita berharap itu bisa diwujudkan. Namun, mencermati proses yang berjalan saat ini, target waktu tersebut sulit dipenuhi. Karenanya, Indonesia harus melakukan yang terbaik,” ujar AHY.

AHY mengajak semua kalangan, untuk ikut bertanggung jawab, mendorong hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan; yang berlandaskan empat pilar, yakni pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, pro pengurangan kemiskinan dan pro lingkungan hidup.

“Climate Action perlu diperluas dan dipercepat, untuk mencapai Net Zero Commitment. Termasuk mempercepat dekarbonisasi, dan transisi energi terbarukan. Negara harus hadir. Pemerintah pusat dan daerah harus konsisten menjalankan kebijakan yang pro lingkungan. Jangan ada lagi Undang-Undang yang seolah memfasilitasi terjadinya kerusakan alam,” seru AHY.

Kalau tidak bisa dihentikan, terus kurangi secara signifikan laju deforestasi. “Jutaan hektar hutan yang telah dibabat untuk proyek-proyek Food Estate, yang ternyata juga gagal, adalah contoh yang tidak baik,” tambahnya.

“Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup yang kini disatukan dengan Kementerian Kehutanan, harus dikembalikan sebagai kementerian yang berdiri sendiri. Mengurangi otoritas dan anggaran Kementerian Lingkungan hidup, adalah sebuah sinyal yang keliru,” tegas AHY. (csa)

The post AHY: Jangan Ada Lagi Undang-Undang yang Fasilitasi Terjadinya Kerusakan Alam appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kita juga harus meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, serta kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air. Puskesmas dan rumah sakit; kapasitas tenaga kesehatan, infrastruktur serta kesiapan fasilitas medis di berbagai daerah, juga harus ditingkatkan,” tegas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (14/7) malam.

Yang tidak kalah penting, menurut AHY, terkait kebijakan kesehatan nasional. “Demokrat berpendapat, agar anggaran wajib sebesar minimal lima persen dari APBN yang dihapus di UU Kesehatan, seharusnya dipertahankan. Saya ulangi, harusnya tetap dipertahankan,” seru AHY. (csa)

The post Demokrat: Anggaran Wajib Lima Persen dari APBN untuk Kesehatan Harus Dipertahankan appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pidato Politiknya, Jumat (14/7) malam.

Mengapa perlu perubahan dan perbaikan? “Pertama, pilih dan prioritaskan infrastruktur apa yang diperlukan, dengan tahapan yang rasional. Kedua, pastikan pembiayaan tersedia, baik dari APBN maupun non APBN. Kerangka pembiayaan bersama atau pembiayaan penuh dari swasta, juga sebuah pilihan,” terang AHY.

Jika harus berutang, lanjut AHY, utang itu bukanlah komponen paling besar. “Ukur kemampuan keuangan kita. Jangan besar pasak daripada tiang. Saya yakin, pemerintah manapun tak ingin mewariskan utang besar pada anak cucu kita, dan membebani pemerintahan-pemerintahan berikutnya,” jelasnya.

“Ketiga, pastikan infrastruktur yang dibangun memiliki keseimbangan antar sektor; antara nasional dan daerah; serta antara kota dan desa. Guna mencegah ketimpangan infrastruktur kota dan desa, Demokrat berpendapat, PNPM Mandiri perlu dihidupkan lagi. Pastikan, dana desa cukup, serta sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan,” ujar AHY. (csa)

The post Demokrat: Perlu Ada Perbaikan Dalam kebijakan Pembangunan Infrastruktur appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).