Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, *“Dengan mem-PTUN Menkumham, KSP Moeldoko menunjukkan setidaknya ada tiga hal yang memalukan.”*

Herzaky menjelaskan, “Pertama, saat ini Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan sedang fokus mengatasi memuncaknya gelombang kedua Covid-19, yang memecahkan rekor angka kematian sejak awal pandemi Maret 2020 lalu. Dalam kondisi genting ini, sepatutnya KSP Moeldoko juga fokus membantu Presiden. *Gugatan KSP Moeldoko malah memecah fokus tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat yang digaji negara, untuk ambisi politik pribadinya.*”

Kedua, Herzaky melanjutkan, “Dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama pemerintah, *KSP Moeldoko justru menunjukkan ketidakpatuhan pada hukum dan sekaligus ketidakkompakan diantara para pembantu Presiden.* Selain legal standing KSP Moeldoko pun tidak jelas, hal ini akan menyedot waktu dan sumber daya pengadilan, dimana kasus-kasus lain yang lebih penting serta genting, masih menumpuk.”

Ketiga, kata Herzaky lebih lanjut, “Menkumham, disaksikan Menko Polhukam, pada akhir Maret 2021 lalu, dengan tegas telah menolak mengesahkan KLB ilegal Deli Serdang, karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta konstitusi Partai Demokrat yang sah. Namun dalam gugatannya di PTUN, *KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. Sungguh memalukan dan menyedihkan*.”

“Kemenkumham sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan, tapi malah digugat oleh KSP Moeldoko. Kami yakin, Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara ini akan menegakkan keadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku, demi kepastian hukum,” tegas Herzaky.

Seperti diketahui, pada hari Jumat (25/6), Moeldoko dan Jhoni Allen memasukkan gugatan terhadap Menkumham RI yang menolak permohonan panitia KLB Ilegal Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2021. *Saat itu, Menkumham menegaskan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan* berdasarkan Peraturan Menkumham RI no. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Menkumham juga menggunakan rujukan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020 yang terdaftar dan tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara

The post KSP MOELDOKO GUGAT MENKUMHAM, DEMOKRAT: MEMALUKAN! appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Muhajir, Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat, menyampaikan, “Setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham, dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakpus, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4.”

“Ini menunjukkan, berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada Publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum,” pungkas Muhajir.

“Kami sangat bersyukur karena permintaan kami agar Pengadilan menolak Gugatan tersebut untuk disidangkan, kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan Pasal 32 UU Parpol No. 2 Tahun 2011, perselisihan internal Parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. Jadi, tidak langsung ke pengadilan,” lanjut Muhajir.

Amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Melawan Propaganda Post Truth Politics

Selain itu, Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan 1 gugatan yang masih berjalan di PN Jakpus. Partai Demokrat pimpinan AHY menggugat 12 (dua belas) mantan kader Partai Demokrat terkait Perbuatan Melawan Hukum.

“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah ‘post truth politic’, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita.”

Adapun 12 (dua belas) nama mantan kader Demokrat yang digugat adalah sebagai berikut: Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M. Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R. Sugondo, dan Aswin Ali Nasution.

The post Tim Hukum AHY: Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4 appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kepada para insan pers yang hadir dalam acara ramah tamah dengan media Kalimantan Selatan di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin, Minggu (25/4) malam, Ketum AHY mengungkapkan bahwa kecepatan bertindak dengan melakukan deteksi dan antisipasi menjadi faktor pertama.

“Karena pesan singkat yang dikirimkan kepada saya, itu melengkapi betul apa yang sedang kita investigasi,” ujarnya menilik balik kronologi penanganan GPK-PD.

Yang kedua adalah keberanian. Karena kita berani menyampaikannya kepada publik. Pada tanggal 1 Februari lalu, Ketum AHY membongkar upaya GPK-PD tersebut melalui konferensi pers, termasuk mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi karena nama beliau dicatut. Langkah ini juga lah yang membuat perubahan atau pun membuat ceritanya menjadi berbeda.

Terlebih lagi, tambah Ketum AHY, jika pihaknya tidak berani, takut-takut, atau diam-diam ketika itu, mungkin Partai Demokrat bisa tidak ada hari ini.

“Yang ketiga, kekompakan kita. Kalau kita tidak kompak, tidak solid, tidak juga bisa kita lalui itu dengan baik,” ujarnya. “Jadi tiga ini, kalau salah satu saja absen, maka ceritanya mungkin berbeda. Itu lah pelajaran yang berharga dari situasi kemarin,” tambah AHY.

Sebelum acara ramah tamah dengan media dimulai, Ketum AHY memberikan bantuan sosial kepada anak-anak Panti Asuhan Raudhatul Yatama. AHY menutup rangkaian kegiatan safari Ramadhan di Bumi Lambung Mangkurat dengan melakukan konsolidasi kader secara internal, berdiskusi dan mendengarkan masukan, serta memberikan arahan secara langsung kepada para kader Partai Demokrat di Kalimantan Selatan.

Turut hadir dalam acara ini antara lain Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Agus Jovan Latuconsina, Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya, Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Herman Khaeron, Ketua DPD PD Kalimantan Selatan Russian, Calon Gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana, dan Calon Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.

The post Berhasil Lalui Tahap Krusial, AHY Ungkap 3 Faktor Utama Berhasil Hadapi GPK-PD appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketum AHY mengungkap bahwa ia mendapatkan dorongan dan dukungan moral yang luar biasa dari semangat yang diberikan para kader dari Sabang sampai Merauke. “Tiga bulan kemarin saya menggeliat, saya terharu dan bergetar ketika ada spirit yang membara untuk bisa mempertahankan kedaulatan partai,” ujar Ketum AHY, menjawab pertanyaan yang diberikan Akhiryuddin Mahjuddin mewakili AJNN.net

Mengutip pepatah “Seorang pelaut yang tangguh tidak akan lahir dari laut yang tenang, tapi melalui gelombang yang keras, Ketum AHY menganggap kejadian KLB ilegal ini merupakan salah satu tantangan dan ujian besar yang menguji karakter dan kepemimpinannya dalam menahkodai dan mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat bersama kadernya.

Sebelumnya, Ketum AHY juga menyebut bahwa KLB ilegal di Deli Serdang telah menabrak akal sehat dan konstitusi yang berlaku. Namun, berkat segala kerja keras dari para kader, akhirnya membuahkan hasil yang baik dan adil. Hal tersebut dibuktikan ketika Kemenkumham memutuskan menolak permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang itu. “Saya mohon doanya, setelah mengalami ujian ini, kita semua akan naik kelas dan derajatnya, karena hikmahnya juga banyak yang perlu kita syukuri,” terangnya.

Acara ramah tamah dengan rekan media Aceh berlangsung dengan hangat. Di awal acara, Ketum AHY secara langsung memberikan apresiasinya atas jalinan silaturahmi yang terus dirawat antara rekan-rekan media di Aceh dengan Partai Demokrat. “Tepuk tangan untuk media Aceh yang dari siang tadi sudah meliput rangkaian kegiatan Ketua Umum di Aceh ini,” kata AHY. “Terima kasih juga untuk para DPD dan DPC yang terus membimbing hubungan baik media di Aceh karena turut menyuarakan apa yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat,” terusnya.

Kegiatan ramah tamah dengan wartawan berlangsung sekitar satu setengah jam. Setelahnya, rangkaian kegiatan Ketum AHY di Aceh ditutup dengan acara konsolidasi internal kader Partai Demokrat di Aceh. Dalam kegiatan yang berlangsung secara tertutup ini, Ketum AHY melakukan dialog dua arah, mendengar dan menyerap aspirasi para kader di Aceh.

Turut mendampingi Ketum AHY di acara ini diantaranya Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua DPD Partai Demokrat Aceh yang juga menjabat Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Ketua DPC Partai Demokrat Bireuen yang juga adalah Bupati Bireun Muzakkar A. Gani, Anggota DPR-RI dapil II Fraksi Partai Demokrat Muslim, Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina berserta jajaran pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat provinsi Aceh lainnya.

The post AHY Ungkap Hikmah Dibalik KLB Ilegal appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).