“Sudah terlalu lama masyarakat dan aktivitas ekonomi yang melewati jalur Bitung ini terdampak kemacetan. Kita perlu mencari solusi yang lebih permanen, salah satunya melalui pembangunan underpass,” ujar Menko AHY.

Hingga saat ini, pembangunan Underpass Bitung telah mencapai 70,7 persen, sedikit lebih cepat dari rencana. Proyek dengan anggaran sekitar Rp87 miliar ini mencakup penanganan underpass sepanjang sekitar 350 meter serta pembangunan jalan pendekat. Serah terima pertama pekerjaan ditargetkan pada Februari 2027.

Kehadiran underpass ini ditargetkan dapat menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas di jalur Bitung dari indeks yang mendekati 1 menjadi sekitar 0,5. Arus lalu lintas yang lebih lancar diharapkan dapat memperpendek waktu tempuh masyarakat, mempercepat distribusi barang, serta mendukung aktivitas usaha, termasuk UMKM di kawasan Tangerang Raya.

“Para pekerja bisa menempuh perjalanan lebih cepat, dan anak-anak kita bisa berangkat ke sekolah dengan lebih nyaman,” kata Menko AHY.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Banten Indra Gunawan menjelaskan, pekerjaan portal sisi Tangerang masih berlangsung. Akses di sisi tersebut ditargetkan sudah dapat dibuka pada masa libur Natal dan Tahun Baru untuk membantu memperlancar arus lalu lintas.

Menko AHY mengapresiasi kerja sama Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta kontraktor pelaksana. Ia meminta seluruh pihak terus mengawal penyelesaian proyek dengan menjaga mutu pekerjaan dan mengutamakan keselamatan para pekerja.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Kepala Balai PJN Banten Indra Gunawan, Anggota DPR RI Zulfikar Hamonangan, Anggota DPRD Provinsi Banten Asep Hidayat, Kepala Bappeda Provinsi Banten Babar Suharso, dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan.

Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY didampingi Deputi III Nazib Faizal, Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ahmad Khoirul Umam; serta Tenaga Ahli Menko Yudhi Prasetyo.

The post Kawal Pembangunan Underpass Bitung, Menko AHY: Urai Kemacetan, Perlancar Mobilitas Orang dan Barang appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Di kota padat penduduk seperti Jakarta, pengelolaan air limbah berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

“Ketika sampah atau limbah tidak bisa kita kelola dengan baik, ini akan menjadi permasalahan serius bagi kesehatan masyarakat,” ujar Menko AHY.

Proyek strategis nasional yang dibangun melalui kerja sama dengan Jepang tersebut memiliki nilai pembangunan sekitar Rp7,7 triliun. Berdasarkan penjelasan yang diterima dalam kunjungan itu, progres pembangunan telah mencapai sekitar 76 persen, lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, dengan target penyelesaian pada September 2027.

Setelah selesai, fasilitas ini diharapkan dapat melayani sekitar satu juta penduduk atau kurang lebih 220 ribu rumah tangga. Menko AHY menekankan pentingnya mengawal pembangunan instalasi sekaligus jaringan perpipaan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Pipa-pipa yang harus disiapkan juga harus sama-sama kita bangun dan kawal. Tentu Kementerian PU dalam hal ini bekerja sama secara ketat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah kota,” tuturnya.

Selain pengelolaan limbah, pembangunan ini juga berkaitan dengan upaya menjaga ketersediaan air bersih dan mengurangi ketergantungan terhadap pengambilan air tanah. Menurut Menko AHY, ekstraksi air tanah secara berlebihan menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah yang perlu ditangani bersama.

“Sekali lagi, hari ini kita sama-sama ingin menghadirkan solusi yang lebih permanen terkait ketersediaan air bersih,” katanya.

Aspek edukasi turut menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Area observation deck di lokasi pembangunan diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa, untuk mengenal proses pengolahan air limbah, melakukan pembelajaran langsung, maupun mendukung kegiatan riset.

Menko AHY juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan. Ia mengingatkan agar percepatan pekerjaan selalu disertai perlindungan terhadap para pekerja.

“Kita kawal bersama-sama. Tetap safety first. Para pekerja kita harus aman dan selamat dalam melaksanakan pekerjaannya,” tegasnya.

Ke depan, penguatan infrastruktur dasar serupa diharapkan terus dikembangkan di kota-kota besar lainnya. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong kolaborasi pendanaan melalui investasi yang kredibel serta penggunaan teknologi yang efektif dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.

Dalam peninjauan ini, Menko AHY didampingi Deputi Infrastruktur Dasar, Nazib Faisal; Staf Khusus Menko, Sigit Raditya; dan Tenaga Ahli Menko, Andi Mattalitti.

Turut hadir Direktur Jenderal Cipta Karya Meike Kencanawulan Martawidjaja; Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Sandhi Eko Bramono Poedjastanto; Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Jakarta Metropolitan Reza Rizka Pratama; Ketua CPMU Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) R. Nuzulina Ilmiaty Ismail; Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan; serta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto.

The post Tinjau Progres Pembangunan JSDP Pluit, Menko AHY: Solusi Pengolahan Limbah dan Ketersediaan Air Bersih appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Keempat prioritas tersebut disampaikan Menko AHY dalam Special Keynote Address pada 30th Annual Scientific Meeting Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menko AHY menjelaskan, pembangunan infrastruktur harus dirancang secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik wilayah, kondisi tanah, serta potensi risiko yang dapat memengaruhi keamanan dan keberlanjutan infrastruktur.

“Different priorities, but one shared lesson: infrastructure must be designed not only to serve us today, but also to withstand tomorrow’s risks,” ujar Menko AHY.

Prioritas pertama adalah ketahanan air dan pangan. Menko AHY menegaskan ketahanan pangan tidak dapat diwujudkan tanpa ketahanan air. Oleh karena itu, bendungan, waduk, jaringan irigasi, serta sistem pengendalian banjir harus dibangun dengan perencanaan yang andal. Penilaian kondisi fondasi, daya dukung tanah, dan stabilitas lahan menjadi bagian penting untuk memastikan keandalan infrastruktur tersebut.

Kedua, konektivitas dan pembangunan kewilayahan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang mampu menghubungkan berbagai wilayah. Menko AHY menekankan pembangunan infrastruktur di kawasan pegunungan maupun wilayah pesisir dengan karakteristik tanah lunak membutuhkan investigasi tanah yang akurat untuk menjamin keselamatan dan kelancaran konektivitas.

Ketiga, perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Seiring pertumbuhan kota, pembangunan hunian dan infrastruktur perkotaan harus memperhatikan aspek keselamatan serta keberlanjutan. Penilaian kondisi lahan, desain fondasi, pengelolaan penurunan tanah, dan mitigasi risiko gempa menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan.

Keempat, perlindungan pesisir dan ketahanan iklim. Menko AHY menyoroti ancaman penurunan muka tanah dan banjir pesisir, khususnya di sepanjang pantai utara Jawa, yang berpotensi mengancam permukiman, aktivitas usaha, dan infrastruktur. Penanganannya membutuhkan pendekatan terpadu melalui rekayasa kawasan pesisir, pengelolaan air, penataan ruang, serta dukungan keahlian geoteknik.

Menurut Menko AHY, keempat prioritas tersebut membutuhkan perencanaan yang tidak hanya menjawab kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa mendatang.

Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki peran untuk menyelaraskan kebijakan dan investasi lintas kementerian agar pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan secara terintegrasi.

Menko AHY berharap para ahli geoteknik dan HATTI dapat terus berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan riset, standar profesional, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri.

“Good public policy needs good science,” tegas Menko AHY.

Melalui sinergi tersebut, pembangunan infrastruktur nasional diharapkan semakin berkualitas, aman, dan mampu memperkuat ketahanan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

The post Menko AHY Dorong Empat Prioritas Strategis Infrastruktur untuk Perkuat Ketahanan dan Pembangunan Wilayah appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat memberikan Special Keynote Address pada 30th Annual Scientific Meeting Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Mengangkat tema “Building Resilient Indonesia: Stronger Foundations, Safer Infrastructure, Better Future”, Menko AHY menekankan kualitas suatu infrastruktur sangat ditentukan oleh aspek fundamental yang kerap tidak terlihat, yakni kondisi tanah dan kekuatan fondasinya.

“What lies beneath determines what stands above,” ujar Menko AHY.

Ia menjelaskan, jembatan, gedung bertingkat, maupun bendungan yang megah tidak akan memiliki tingkat keamanan yang memadai tanpa didukung perencanaan fondasi yang baik. Karena itu, peran para ahli geoteknik menjadi sangat penting dalam memastikan setiap pembangunan infrastruktur berdiri di atas landasan teknis yang kuat.

Menko AHY menyampaikan, Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, mulai dari ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, disrupsi teknologi, hingga kesenjangan antarwilayah. Dalam menghadapi tantangan tersebut, infrastruktur memiliki peran strategis untuk menghubungkan masyarakat dengan pekerjaan, petani dengan pasar, serta membuka akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Namun demikian, Menko AHY mengingatkan, ambisi pembangunan tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak infrastruktur yang berhasil dibangun.

“We must build better, build smarter, build safer, and build to last,” tegasnya.

Dalam kapasitasnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut menjelaskan pemerintah terus mendorong orkestrasi kebijakan dan investasi lintas sektor, meliputi pekerjaan umum, transportasi, perumahan, pertanahan, tata ruang, hingga pembangunan kewilayahan. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ia juga menekankan fondasi pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pengetahuan, integritas, kebijakan yang tepat, serta kepercayaan publik.

“Kita membutuhkan ambisi, tetapi juga tanggung jawab. Kita membutuhkan kecepatan, tetapi tidak boleh mengorbankan keselamatan. Kita membutuhkan investasi, tetapi yang paling utama adalah infrastruktur yang melayani masyarakat,” tutur Menko AHY.

Atas hal tersebut, Menko AHY mengajak HATTI untuk terus memperkuat kontribusi melalui pengembangan riset, peningkatan standar profesi, serta kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah.

Menurutnya, Indonesia tidak dapat membangun bangsa yang tangguh di atas fondasi yang rentan. Dengan fondasi yang semakin kuat, infrastruktur yang lebih aman, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Indonesia diharapkan mampu membangun masa depan yang lebih tangguh menuju 2045.

The post Menko AHY: Infrastruktur Tangguh Harus Dibangun dari Fondasi yang Kuat appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam Dialog Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Selasa (27/10/2026), Menko AHY menegaskan pemberantasan mafia tanah bukan sekadar penegakan hukum, melainkan juga upaya memulihkan hak masyarakat agar dapat kembali hidup tenang.

Menko AHY menyoroti keluhan warga yang mengalami ketidakadilan akibat hak atas tanah mereka dipermainkan atau dirampas. Dalam situasi tersebut, kehadiran negara melalui penegakan hukum menjadi penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Kita juga sering mendengarkan keluhan warga yang mengalami ketidakadilan akibat dipermainkan oleh mafia tanah atau diganggu oleh siapa pun yang ingin mengambil hak mereka,” ujar Menko AHY.

Menko AHY mengenang kerja sama yang baik dengan jajaran Polri dalam mengungkap kasus mafia tanah di berbagai daerah. Menurutnya, keberhasilan penanganan kasus tidak hanya tercermin dari penegakan hukum, tetapi juga dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat.

“Paling tidak ada masyarakat yang lebih lega hidupnya, bisa lebih tenang karena haknya sudah dipulihkan,” ungkapnya.

Menko AHY menegaskan pemberantasan mafia tanah membutuhkan keseriusan dan penanganan dari hulu hingga hilir. Kepastian hukum atas tanah juga menjadi faktor penting untuk mendukung kegiatan ekonomi serta membuka kesempatan bagi masyarakat memanfaatkan haknya secara produktif.

Karena itu, Menko AHY berharap para peserta didik Sespim Polri membawa semangat perlindungan dan pelayanan masyarakat ketika kembali bertugas. Kedekatan dengan masyarakat menjadi landasan penting agar persoalan warga dapat dikenali dan ditangani secara tepat.

“Polri bersama masyarakat, saya rasa ini bukan hanya sekadar jargon, melainkan harus menjadi spirit,” tegasnya.

Dialog tersebut dihadiri 445 peserta didik dan dihadiri jajaran Pimpinan dan Koordinator Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri, antara lain Koordinator Widyaiswara Sespim, Irjen Pol, Tony Ariadi Effendi, Koordinator Widyaiswara Sespimti, Irjen Pol, Joko Setiono, serta Kepala Sespimti, Brigjen Pol, Eko Suprihanto.

Menko AHY turut didampingi Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, dan Irjen Pol Arief Rahman, serta Tenaga Ahli Menko, Brigjen TNI Rio Neswan dan Yudhi Prasetyo Purnomo.

The post Kenang Kerja Sama Baik dengan Polri, Menko AHY: Pemberantasan Mafia Tanah Kembalikan Rasa Tenang Masyarakat appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Dialog Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Selasa (27/10/2026).

“Jadi kita jangan hanya berpikir membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih bermanfaat dan berdampak pada masyarakat,” ujar Menko AHY di hadapan 445 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan Sespim Polri, termasuk unsur TNI, Kejaksaan, dan peserta mancanegara.

Menko AHY menjelaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur, tetapi juga oleh keamanan, kelancaran aktivitas masyarakat, dan perlindungan hak-hak warga. Infrastruktur harus menghubungkan masyarakat dengan peluang, mendorong produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan kemakmuran.

Dalam konteks tersebut, sinergi Polri dan Kemenko Infra mencakup pengamanan proyek dan infrastruktur strategis, kelancaran rantai pasok dan konektivitas, penguatan kepastian hukum dan tata kelola, serta deteksi dini melalui pertukaran informasi. Kolaborasi ini penting untuk mengantisipasi hambatan pembangunan, risiko sosial, konflik pemanfaatan ruang, hingga potensi gangguan pelayanan publik.

Menko AHY mencontohkan pemberantasan mafia tanah sebagai upaya melindungi hak masyarakat sekaligus memperkuat kepastian hukum. Ia juga menyoroti penertiban kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih atau over dimension overloading (ODOL), yang berperan menjaga kondisi infrastruktur jalan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan mendukung kelancaran distribusi logistik.

“Sering kita sedih mendengar kabar, membaca satu keluarga habis ditabrak ODOL. Padahal mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak salah apa-apa,” ungkapnya.

Selain itu, sinergi kedua pihak diperlukan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, termasuk pada periode Lebaran dan Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta mendukung keselamatan perkeretaapian dan transportasi multimoda. Koordinasi lintas sektor diharapkan dapat menjaga mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang.

Menko AHY juga menekankan pentingnya pencegahan, deteksi dini, dan pendekatan yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Polri diharapkan tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memperkuat rasa aman serta mendukung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

“Polri bersama masyarakat, saya rasa ini bukan hanya sekadar jargon, melainkan harus menjadi spirit,” tegasnya.

Melalui sinergi yang berkelanjutan, keamanan diharapkan dapat menjaga pembangunan tetap berjalan, sementara pembangunan yang memberikan manfaat nyata turut memperkuat kesejahteraan dan stabilitas masyarakat.

Dialog tersebut dihadiri jajaran Pimpinan dan Koordinator Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri, antara lain Koordinator Widyaiswara Sespim, Irjen Pol, Tony Ariadi Effendi, Koordinator Widyaiswara Sespimti, Irjen Pol, Joko Setiono, serta Kepala Sespimti, Brigjen Pol, Eko Suprihanto.

Menko AHY turut didampingi Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, dan Irjen Pol Arief Rahman, serta Tenaga Ahli Menko, Brigjen TNI Rio Neswan dan Yudhi Prasetyo Purnomo.

The post Dialog Kebangsaan Bersama Ratusan Perwira, Menko AHY: Polri Mitra Strategis Pembangunan Nasional appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pesan tersebut disampaikan Menko AHY usai menghadiri acara wisuda Universitas Nasional (UNAS), Sabtu (24/10/2026). Ia mengapresiasi perjalanan panjang UNAS sejak berdiri pada 1949 dalam mencetak generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu mengambil peran dan memimpin Indonesia ke depan.

“Indonesia tentu memiliki berbagai potensi, bahkan kekuatan modal penting untuk menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Tapi tantangannya juga tidak sedikit. Di situlah saya menekankan pentingnya membangun human capital, kualitas sumber daya manusia,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menegaskan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus karakter unggul. Bekal tersebut perlu diperkuat dengan kreativitas, inovasi, kolaborasi, serta kepemimpinan di berbagai sektor dan lintas generasi.

Kepada para lulusan, Menko AHY berpesan agar tantangan yang dihadapi menjadi dorongan untuk terus belajar dan membuktikan kemampuan. Generasi muda diharapkan tetap fokus, tangguh, dan bersemangat menghadapi perubahan.

“Masa depan itu milik dari mereka yang memiliki keberanian yang bisa berubah, beradaptasi bahkan memimpin perubahan itu sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menko AHY mengingatkan pentingnya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai bagian dari keberhasilan pendidikan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat, sebagai salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi, perlu menjadi karakter yang melekat pada institusi pendidikan maupun para lulusannya.

“Pendidikan harus terus kita dorong agar semakin berkualitas, penelitian juga harus semakin luas karena negara maju selalu berbasis pada pendidikan dan penelitian, riset dan inovasi yang juga didukung penuh oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah melainkan juga oleh masyarakat luas,” tuturnya.

Menurut Menko AHY, penguatan pendidikan, penelitian, dan inovasi perlu menghasilkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Ia menyoroti kebutuhan akan perhatian dan kepedulian bersama dalam menghadapi dampak bencana alam, tantangan ekonomi, lapangan pekerjaan, daya beli, serta upaya menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, dan asri.

“Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dan dengan teknologi, dengan pendekatan yang juga akademis saya rasa akan menambah nilai dari setiap solusi yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat kita,” ungkapnya.

Menko AHY berharap UNAS terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk memperluas kontribusi perguruan tinggi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Selamat kepada UNAS, semoga terus menjadi kampus yang berprestasi dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat kita,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Duta Besar RI untuk PBB Umar Hadi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, anggota DPR RI Nasyirul Falah Amru, serta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III Henri Togar Hasiholan Tambunan.

Dalam kegiatan tersebut, Menko AHY didampingi Staf Khusus Menteri Koordinator Agust Jovan Latuconsina dan Herzaky Mahendra Putra.

The post Menko AHY kepada Wisudawan UNAS: Berani Beradaptasi, Pimpin Perubahan, dan Hadirkan Manfaat bagi Masyarakat appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus kesempatan bagi atlet muda dari berbagai daerah untuk mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan diri menuju kompetisi tingkat internasional.

Menko AHY menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Pertina Hillary Brigitta Lasut, Ketua Panitia Muhammad Lokot Nasution, KONI, serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Menurutnya, kompetisi menjadi ruang penting bagi atlet muda untuk bertumbuh, mengasah kemampuan, dan meraih prestasi.

“Saya bersama Mas Ibas dan para sahabat lainnya tadi bisa merasakan semangat para atlet kita. Mereka adalah atlet-atlet muda, banyak yang usianya masih belasan tahun, masih SMA, dan baru merintis karier dalam olahraga tinju,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menilai kejuaraan yang diikuti atlet dari 36 provinsi tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan petinju yang kelak mampu mengharumkan nama Indonesia. Semangat membawa nama daerah diharapkan menjadi pijakan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

“Kita ingin melahirkan, mencetak, dan mempersiapkan atlet-atlet terbaik kebanggaan kita semua yang siap berlaga. Bukan hanya membawa bendera daerah masing-masing, melainkan pada saatnya juga mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional. Tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga Asia, bahkan dunia,” tegasnya.

Menko AHY juga mengapresiasi kepemimpinan Hillary sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Umum Pertina. Ia berharap semangat tersebut dapat memperkuat pembinaan tinju nasional sekaligus mendorong perhatian terhadap kesejahteraan seluruh insan tinju, termasuk atlet, wasit, dan hakim.

“Bukan hanya atletnya, karena prestasi juga tidak lepas dari kesejahteraan para atlet serta para wasit dan hakimnya,” ungkap Menko AHY.

Lebih lanjut, Menko AHY berpesan agar para peserta menjunjung tinggi sportivitas dan semangat kesatria. Menurutnya, pertandingan bukan sekadar ajang menguji kemampuan, melainkan juga ruang untuk membentuk ketangguhan mental, kerendahan hati, dan keberanian untuk terus bangkit.

“Tidak terbang ketika menang dan tidak patah ketika kalah. Bangkit. Itulah semangat anak muda yang harus terus dibangun. Bukan hanya dalam tinju, bukan hanya dalam olahraga, melainkan dalam perjuangan dan pengabdian untuk masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pertina Hillary Brigitta Lasut menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Menko AHY, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta seluruh pihak yang hadir.

Hillary menegaskan, di tengah ketidakpastian global, pengembangan potensi atlet dan generasi muda harus terus berjalan. Upaya menggerakkan perekonomian di sekitar sektor olahraga dan ekonomi kreatif juga perlu diperkuat.

“Saat ini, dunia sedang mengalami banyak ketidakpastian. Namun, atlet-atlet dan anak-anak muda kita, serta ekonomi di sekitar sektor olahraga dan ekonomi kreatif, tetap harus kita genjot,” ujar Hillary.

Ia berharap penyelenggaraan kejuaraan tersebut dapat menginspirasi para penggerak olahraga di daerah untuk terus melakukan pembinaan. Kompetisi dibutuhkan untuk menambah pengalaman bertanding atlet sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem tinju nasional.

“Atlet-atlet juga membutuhkan kegiatan untuk meningkatkan jam terbang. Wasit dan hakim membutuhkan kesejahteraan agar dapat tetap hidup dan mengembangkan ekonomi keluarganya,” pungkasnya.

Hillary meyakini kejuaraan ini menjadi kegiatan positif yang dinantikan para atlet dan bibit-bibit olahragawan di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta Ketua Panitia Kejurnas Muhammad Lokot Nasution.

Pada kesempatan ini, Menko AHY didampingi oleh Staf Khusus Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra; serta Tenaga Ahli Menko, Andi Matalitti dan Yudhi Prasetyo.

The post Buka Kejurnas Amatir 2026, Menko AHY Dukung Penuh Kemajuan Combat Sport Indonesia appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Komitmen tersebut ditandai dengan kegiatan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program perlindungan pesisir Pantura Jawa yang mengintegrasikan pendekatan berbasis alam dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) dalam mendorong pengelolaan perlindungan pesisir secara terpadu. Di bawah koordinasi Dewan Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, BOPPJ berperan mendukung sinkronisasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi program perlindungan Pantura Jawa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Menko AHY menjelaskan, kondisi pesisir Timbulsloko menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi masyarakat akibat abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah. Wilayah yang dahulu dikenal sebagai kawasan pertanian dan tambak produktif kini menghadapi ancaman terhadap permukiman dan mata pencaharian penduduk.

“Pembangunan tanggul raksasa tentunya dimaknai sebagai kombinasi atau pendekatan yang hybrid antara pembangunan infrastruktur keras, yaitu berbentuk tanggul pantai maupun tanggul laut, tetapi juga dengan yang sifatnya alami, Nature-Based Solutions,” ujar Menko AHY.

Menurut Menko AHY, mangrove berperan penting dalam mengurangi energi gelombang laut, menahan sedimen, dan mengurangi abrasi. Karena itu, pemulihan ekosistem mangrove menjadi pelengkap pembangunan infrastruktur fisik untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir.

Di Timbulsloko, pendekatan berbasis alam dikembangkan melalui penanaman mangrove yang didukung teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu. Program percontohan ini direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.

Penerapan solusi berbasis alam menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong pendekatan perlindungan Pantura yang adaptif terhadap karakteristik setiap wilayah. Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf berperan mengawal pelaksanaan program sesuai mandat kelembagaan, termasuk mendorong sinergi antara pembangunan infrastruktur, pemulihan ekosistem pesisir, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diperlukan agar program tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan efektivitas perlindungan, keberlanjutan lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Menko AHY juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program. Selain mendukung perlindungan pesisir, pelaksanaan program diharapkan memberikan manfaat nyata bagi warga, termasuk menjaga mata pencaharian dan membuka peluang ekonomi lokal.

Menko AHY menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembangunan fisik maupun jumlah mangrove yang ditanam. Kelangsungan hidup tanaman, efektivitas perlindungan pantai, serta pemeliharaan dalam jangka panjang juga menjadi aspek penting dalam evaluasi.

Karena itu, Menko AHY meminta Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) bersama seluruh pemangku kepentingan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Akses nelayan, keberlanjutan mata pencaharian, dan peluang ekonomi lokal perlu tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaan.

Dalam kerangka kebijakan nasional, peran Menko AHY sebagai Ketua Dewan Pengarah BOPPJ menjadi strategis untuk memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, penguatan infrastruktur nasional, dan perlindungan masyarakat dari berbagai risiko bencana. Melalui koordinasi tersebut, BOPPJ diharapkan dapat memperkuat keterpaduan program, mendorong percepatan pelaksanaan sesuai kewenangan, serta memastikan upaya perlindungan Pantura Jawa memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.

“Pemulihan lingkungan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Menko AHY.

Senada dengan Menko AHY, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn), Didit Herdiawan Ashaf menegaskan, pembangunan perlindungan pesisir juga perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Selain mangrove, kegiatan tersebut turut memanfaatkan hexbricks yang diproduksi masyarakat setempat. Penggunaannya diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan warga pesisir.

“Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya,” katanya.

Melalui percontohan di Timbulsloko, pemerintah berharap penerapan solusi berbasis alam dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan perlindungan pesisir di wilayah Pantura Jawa lainnya. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kawasan pesisir yang lebih aman, produktif, tangguh, dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn), Ahmad Luthfi; Bupati Demak, Eisti’anah; Wakil Kepala BOPPJ II; Suhajar Diantoro, Wakil Kepala BOPPJ III; Komjen Pol (Purn) Muhammad Fadil Imran; Sekretaris BOPJJ, Laksamana Muda TNI (Purn) Edi Sulistyadi; Deputi bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Agus Adriyanto; Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI (Purn) Sriyanto Muntasram; dan Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris.

Menko AHY didampingi Deputi bidang Infrastruktur Dasar, Nazib Faizal; Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra dan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ahmad Khoirul Umam.

The post Tanam Mangrove di Demak, Menko AHY Dorong Solusi Berbasis Alam untuk Lindungi Pesisir Pantura Jawa appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove sebagai bagian dari program perlindungan kawasan pesisir Pantura Jawa di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026).

Dalam pelaksanaan program perlindungan Pantura Jawa, Menko AHY juga menjalankan peran sebagai Ketua Dewan Pengarah yang mengoordinasikan arah kebijakan strategis dan menyelaraskan langkah lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Peran ini menjadi penting untuk memastikan program perlindungan Pantura berjalan secara terpadu, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, dan mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan masyarakat, ketahanan wilayah, serta pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menko AHY menjelaskan, Pantura Jawa merupakan kawasan strategis yang menopang berbagai aktivitas ekonomi nasional. Di sisi lain, degradasi lingkungan selama puluhan tahun telah meningkatkan risiko bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir.

“Tujuan besar dari pembangunan Giant Sea Wall, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, pada akhirnya adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat yang terdampak meningkatnya permukaan air laut dan menurunnya permukaan tanah. Sekaligus menjaga agar keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat kita juga bisa kita jaga bersama-sama,” ujar Menko AHY.

Tantangan di Pantura Jawa tidak hanya berkaitan dengan kenaikan permukaan air laut, tetapi juga penurunan muka tanah atau land subsidence. Kombinasi faktor tersebut meningkatkan ancaman terhadap permukiman, lahan produktif, dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan perlindungan yang mengombinasikan infrastruktur fisik dengan pemulihan ekosistem pesisir. Melalui pendekatan NbS, mangrove berperan membantu meredam gelombang, menahan sedimen, dan mengurangi abrasi, sekaligus melengkapi pembangunan tanggul laut dan sistem pengendalian banjir.

Di Desa Timbulsloko, penanaman mangrove didukung teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu. Kawasan ini menjadi percontohan penerapan NbS dalam perlindungan pesisir. Pengembangannya direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.

Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) berperan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program perlindungan Pantura Jawa sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Peran tersebut mencakup koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program, fasilitasi sinergi antarpemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program agar upaya perlindungan pesisir berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. BOPPJ juga diharapkan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai dengan rehabilitasi ekosistem, penanganan risiko bencana, dan perlindungan kepentingan masyarakat pesisir.

Program perlindungan Pantura Jawa direncanakan mencakup sekitar 575 kilometer kawasan pesisir yang tersebar di 25 kabupaten/kota dan lima provinsi. Pelaksanaannya perlu dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah serta efektivitas perlindungan dalam jangka panjang.

Menko AHY menekankan keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur atau jumlah mangrove yang ditanam. Evaluasi juga perlu memperhatikan kelangsungan hidup mangrove, efektivitas perlindungan pesisir, dan pemeliharaan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, upaya perlindungan Pantura Jawa memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil, dengan menempatkan keselamatan masyarakat serta keberlanjutan ekonomi sebagai prioritas. Melalui koordinasi Dewan Pengarah dan dukungan pelaksanaan oleh BOPPJ sesuai kewenangannya, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Selain pemulihan lingkungan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Menko AHY meminta BOPPJ dan seluruh pemangku kepentingan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan, sekaligus memastikan akses nelayan, mata pencaharian, dan peluang ekonomi lokal tetap terlindungi.

Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat juga diharapkan terus memperkuat kolaborasi. Hasil penerapan NbS di Timbulsloko perlu dievaluasi agar menjadi pembelajaran bagi upaya perlindungan kawasan Pantura lainnya.

“Yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk melindungi kawasan pesisir, melainkan juga menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan ekonomi kita. Ini membutuhkan kerja bersama agar Pantura Jawa menjadi lebih aman dan tangguh menghadapi tantangan ke depan,” tutup Menko AHY.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan kegiatan perlindungan melalui penanaman mangrove di Timbulsloko ini akan menjadi percontohan untuk mempelajari kondisi alam setempat.

Didit menegaskan, pembangunan perlindungan pesisir juga perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Selain mangrove, kegiatan tersebut turut memanfaatkan hexbricks yang diproduksi masyarakat setempat. Penggunaannya diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan warga pesisir.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn), Ahmad Luthfi; Bupati Demak, Eisti’anah; Wakil Kepala BOPPJ II; Suhajar Diantoro, Wakil Kepala BOPPJ III; Komjen Pol (Purn) Muhammad Fadil Imran; Sekretaris BOPJJ, Laksamana Muda TNI (Purn) Edi Sulistyadi; Deputi bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Agus Adriyanto; Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI (Purn) Sriyanto Muntasram; dan Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris.

Menko AHY didampingi Deputi bidang Infrastruktur Dasar, Nazib Faizal; Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra dan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ahmad Khoirul Umam.

The post Lindungi Jutaan Warga Pesisir, Menko AHY Dorong Percepatan Perlindungan Pantura Jawa appeared first on Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).