Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menegaskan bahwa kepemimpinan kolaboratif menjadi kunci dalam menyinergikan berbagai kepentingan dan program pembangunan infrastruktur. Kepemimpinan yang mampu membangun kesepahaman, menjembatani kepentingan lintas sektor, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat menjadi narasumber dalam sesi Leaders Insight pada program Sekolah Pimpinan (SESPI) Semester II Tahun 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Institute.

Menko AHY menjelaskan bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan membangun kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurutnya, sinergi perlu diperkuat secara horizontal antar kementerian/lembaga maupun secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Secara horizontal ini dibutuhkan leadership yang mengayomi dan bisa menghadirkan kompromi. Kita harus memastikan setiap elemen itu terakomodasi kepentingannya. Memang dibutuhkan seni, makanya leadership is an art and science,” tegas Menko AHY.

Lebih lanjut, Menko AHY menekankan bahwa kepemimpinan kolaboratif harus diwujudkan melalui koordinasi dan orkestrasi pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menjadi penting mengingat pembangunan infrastruktur mencakup berbagai sektor yang saling berkaitan dan membutuhkan penyelarasan kebijakan, program, serta prioritas pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Orkestrasi yang kita lakukan memang tidak selalu mudah, tetapi paling tidak sekarang sudah dicoba untuk mendudukkan bersama semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota, dan semua perangkatnya,” ujar Menko AHY.

Menurutnya, keterpaduan pembangunan tersebut diperlukan untuk memastikan infrastruktur yang dibangun tidak hanya meningkatkan konektivitas fisik dan digital, tetapi juga mendorong produktivitas, memperluas peluang ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.

“Infrastruktur tulang punggung pembangunan bangsa, karena prinsipnya adalah konektivitas fisik, konektivitas digital, termasuk juga infrastruktur yang produktif, dan pada akhirnya untuk pemerataan pembangunan. Bukan hanya menghubungkan antarwilayah, antarmasyarakat, tapi juga antara masyarakat dengan peluang ekonomi yang lebih baik,” tambah Menko AHY.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi digital, Menko AHY menyoroti pentingnya keterpaduan antara kemajuan teknologi dan ketersediaan infrastruktur fisik. Menurutnya, perkembangan sistem pembayaran digital dan perdagangan berbasis teknologi harus didukung jaringan jalan, transportasi, serta distribusi logistik yang andal agar aktivitas ekonomi dapat berjalan secara efektif.

“Pada akhirnya bukan hanya membutuhkan teknologi dan sistem pembayaran, tapi kita semua harus juga menyiapkan infrastruktur. Pengirimannya harus bagus, aman, kemudian juga mendekatkan dengan pasar dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang kita juga terus kembangkan,” ungkap Menko AHY.

Selain mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, Menko AHY mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan prinsip pemerataan dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan nasional harus mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana.

“Sustainable economic growth with equity, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Saya tadi mengatakan prosperity and sustainability, bukan hanya ikut-ikutan tren, tapi sustainability ini memang sangat mendasar,” tutur Menko AHY.

Lebih lanjut, Menko AHY menambahkan bahwa keberlanjutan pembangunan merupakan tanggung jawab antargenerasi. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan manfaat ekonomi, dampak sosial, serta kelestarian lingkungan dalam jangka panjang agar kemajuan yang dicapai saat ini tidak mengurangi kualitas kehidupan generasi mendatang.

Menutup paparannya, Menko AHY mengajak para peserta Sekolah Pimpinan Bank Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas kepemimpinan yang berlandaskan integritas, kompetensi, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Menurutnya, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu dalam mengoptimalkan sumber daya sekaligus menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Bangun kompetensi, tapi isi dengan karakter integritas. Kreativitas membawa kita maju, inovasi akan membuat kita melompat. Barengi dengan kolaborasi, karena kolaborasi adalah komplementer satu sama lain, melipatgandakan segala sumber daya yang kita miliki,” pungkas Menko AHY.

Dalam acara ini turut hadir, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono; Direktur Bank Indonesia Institute, Maulisa Yanti Nasution dan Erma Kusumawati. Menko AHY juga didampingi Staf Khusus Menko Jovan Latuconsina dan Ahmad Choril Umam.

7