JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya kritik, aspirasi, dan laporan masyarakat sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan semakin tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan AHY dalam pertemuan bersama pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. AHY menyampaikan pemerintah harus senantiasa membuka diri terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kritik yang dapat membantu pemerintah memahami persoalan secara lebih konkret.

“Tadi saya menyampaikan dalam forum secara terbuka memang pemerintah harus terus mendapatkan masukan. Bahkan kritik yang memang membuat kita bisa lebih memahami permasalahan masyarakat. Dan bisa lebih tepat, langsung ke sasarannya,” ujar AHY.

Menurut AHY, laporan masyarakat memiliki nilai penting karena umumnya memuat persoalan secara spesifik, mulai dari lokasi kejadian, waktu, pihak yang terlibat, hingga bentuk permasalahan yang dihadapi. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dengan lebih jelas dan menentukan langkah penyelesaian yang sesuai.

“Kalau ada laporan biasanya kan spesifik. Ini ada kasus di mana tempatnya, kapan, siapa, melibatkan siapa, dan lain sebagainya, itu lebih bisa diketahui dengan jelas,” jelasnya.

AHY mengibaratkan laporan masyarakat sebagai informasi mengenai gejala sebuah persoalan. Ketika persoalan dapat diketahui dengan jelas, pemerintah akan lebih mudah menentukan solusi yang tepat.

“Mudah-mudahan kalau simptomnya jelas, maka obatnya juga jelas, atau solusinya juga jelas,” kata AHY.

Karena itu, AHY mengapresiasi peran Ombudsman RI yang secara aktif membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dan aspirasi terkait pelayanan publik. Berbagai laporan tersebut, menurutnya, dapat menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mengidentifikasi potensi maladministrasi.

Khusus dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, masukan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan berbagai program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan dan memberikan manfaat langsung.

AHY menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti pada capaian fisik semata. Setiap program dan proyek harus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Semangatnya adalah memberikan pelayanan terbaik, artinya kita bisa terus mengevaluasi diri, memperbaiki sistem jika memang ada kelemahan di sana sini,” ungkap AHY.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan Ombudsman RI menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan setiap masukan yang diterima dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan maupun sistem pelayanan.

Pada akhirnya, AHY menegaskan seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan negara secara baik, hak-haknya dihormati, dan pembangunan mampu meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

“Pada akhirnya yang paling penting bagaimana masyarakat kita merasa dihormati hak-haknya, dilayani secara baik oleh negara, oleh pemerintah, dan pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang juga semakin baik ke depan,” pungkas AHY.

Pada kesempatan ini, Menko AHY didampingi Sesmenko Ayodhia G.L Kalake, Deputi Bidang Infrastruktur Dasar, Nazib Faisal; Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Odo R.M. Manuhutu; Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Ariuly Hutahayan; Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Irjen Pol Arief Rachman, Merry Riana dan Staf Khusus Menteri PU, Ahmad Khoirul Umam. Selain itu turut hadir Tenaga Ahli Menko, Diska Putri dan Mira Permatasari.

8