Oleh : Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc, MPA, MA

Pemilihan Umum tahun 2019 mer upakan perhelatan politik akbar yang unik dengan mekanismeyang lebih rumit dibanding ajang pesta demokrasi sebelum-sebelumnya. Sebab, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pesta demokrasi 2019 ini akan menyelenggarakan Pileg dan Pilpres dalam waktu bersamaan secara serentak di tingkat nasional.

Pelaksanaan pemilu serentak yang kompleks ini juga harus dijalankan dalam rentang waktu kampanye yang panjang, sejak September 2018 hingga April 2019. Rentang waktu kampanye sepanjang tujuh bulan ini menyita waktu dan energi para kontestan, dan juga berpotensi menjebak masyarakat dalam ruang kegaduhan yang melelahkan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kegaduhan ini bisa mempertajam polarisasi sosial di tengah-tengah masyarakat.

Namun jika bisa dijalankan secara produktif, kampanye akan menjadi wahana komunikasi politik yang efektif untuk mempengaruhi perilaku politik pemilih. Masa kampanye yang Panjang juga memberi kesempatan yang lebih besar bagi partai-partai politik untuk melakukan konsolidasi mesin politik masing-masing, sekaligus lebih intensif mendewasakan publik secara politik agar lebih sadar, peduli dan juga kritis terhadap dinamika politik serta kebijakan publik di sekitarnya.

Selain itu, rentang masa kampanye yang panjang juga memberikan kesempatan yang lebih leluasa bagi kontestan politik untuk mencari dan menemukan strategi serta format kampanye yang paling tepat untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat. Masing-masing partai politik bisa berlomba-lomba untuk menemukan desain strategi dan pesan kampanye yang relevan dan kreatif untuk membujuk para calon pemilih.

‘Serangan darat’ dan ‘serangan udara’ merupakan pendekatan lazim yang acapkali dipilih oleh partaipartai politik untuk menjalankan kampanyenya. Mulai dari metode debat publik atau debat terbuka antar kontestan, pemasangan alat peraga di tempat umum, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, penyebaran materi kampanye melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan atau televisi, pertemuan perbatas, hingga tatap muka dan dialog atau kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan teknis kepemiluan. Masing-masing pihak tentu memiliki preferensi yang berbeda terkait strategi pendekatan kampanye di masing-masing daerah.

DIBAYANG-BAYANGI KAMPANYE HITAM DAN HOAX

Tetapi semua langkah dan strategi kampanye itu tidak selamanya berjalan linier. Seringkali, partai politik dan para kontestan Pemilu harus bertarung menghadapi kampanye hitam (black campaign) yang secara sistematis terus menggembosi kualitas dan efektivitas kampanye yang telah mereka jalankan. Kampanye hitam selalu identic dengan cara-cara merusak reputasi seseorang atau partai politik dengan mengeluarkan propaganda palsu berdasarkan data dan informasi yang tidak valid. Padahal, kita sadar bahwa hoax adalah racun demokrasi.

Akibat tingginya intensitas penyebaran ujaran kebencian, berita palsu, rumor serta informasi yang tidak valid, masyarakat seringkali menjadi korban. Cara pandang, psikologi massa dan emosi publik seolah diaduk-aduk serta dipermainkan sedemikian rupa oleh mereka yang berusaha mencari keuntungan di balik penyebaran hoax yang ada di sekitar kita. Imbasnya, pembelahan sosialpolitik kian menganga di tengahtengah masyarakat, membuat rasa cemas, sikap saling tuding, saling curiga, dan saling membenci antar warga masyarakat menjadi kian tak terkendali. Ini berpotensi mengoyak kohesivitas masyarakat di tingkat nasional maupun lokal.

Yang semakin mencemaskan, semakin tinggi intensitas penyebaran hoax dan ujaran kebencian, semakin yakin masyarakat bahwa informasi keliru yang mereka terima itu sebagai kebenaran. Tidak lagi jelas antara fakta dan imajinasi dalam ruang opini publik. Fenomena itu juga kian mendorong terwujudnya ‘post-truth politics’ atau “politik pasca-kebenaran” yang membuat masyarakat terombangambing oleh ketidakpastian informasi yang mereka peroleh. Dalam ruang demokrasi digital yang terbuka seperti sekarang ini, fenomena eco-chamber effect menjadi semakin nyata.

Sedangkan proses dialektika yang menggunakan nalar kritis berdasarkan data dan informasi yang faktual menjadi terpinggirkan. Demokrasi tak lagi berjalan di aras rasionalitas, melainkan tertumpu pada emosi sesaat dan harapan palsu.

EFEK EKOR JAS & STRATEGI REL GANDA

Partai politik peserta pemilu juga menghadapi tantangan lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara bersamaan ini, partai politik yang tidak memiliki wakil dalam pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) cenderung tidak memperoleh keuntungan elektoral dari kontestasi Pilpres. Hanya partai yang memiliki wakil dalam CapresCawapres memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan perolehan suara partai pada Pileg, atau yang dikenal sebagai “efek ekor jas” atau coat-tail effect.

Kedekatan emosional publik terhadap seorang tokoh memudahkan mereka untuk mengasosiasikan tokoh tersebut sebagai simbol dan representasi dari partai politik asalnya. Akibatnya, dukungan terhadap tokoh cenderung linier dengan dukungan terhadap partai asalnya, sehingga potensi penambahan suara atau insentif elektoral terhadap partai politik asal tokoh yang terlibat dalam Pilpres menjadi lebih terbuka. Sementara partai-partai yang tidak memiliki keterwakilan dalam komposisi pencapresan, harus berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan partainya masing-masing dari zona degradasi parliamentary threshold sebesar 4 persen serta meningkatkan perolehan kursinya di DPR RI, DPRD I maupun DPRD II.

Akibatnya, partai-partai politik cenderung bersikap realistis dengan memisahkan strategi pemenangan Pileg dengan Pilpres atau yang disebut double track strategy. Dirintis oleh Partai Demokrat, strategi yang semula dicibir ini kemudian justru banyak dipraktikkan partai-partai politik untuk menyelamatkan basis kekuatan suara mereka agar tidak tergerus oleh dominasi arus wacana pencapresan yang lebih dominan di ruang publik.

Sikap realistis itu tentu bukan pragmatisme dalam arti sempit. Kemenangan di level Pilpres tidak akan berarti apa-apa jika partai politik pendukung itu mengalami penyusutan suara yang signifikan atau bahkan tidak lolos dalam zona ambang batas parliamentary threshold. Sebaliknya, jika basis suara partai pendukung kuat, maka soliditas kekuatan barisan koalisi di parlemen juga akan lebih kuat.

SELISIH ELEKTABILITAS & POTENSI GOLPUT

Selepas tiga bulan pertama masa kampanye, survei yang dilakukan oleh lembaga survei median (Januari 2019) menunjukkan adanya tren menipisnya selisih elektabilitas antara kedua paslon. Pada bulan November 2018, selisih elektabilitas kedua paslon tercatat 12,2 persen. Pada Januari 2019, selisihnya menyusut menjadi 9,2 persen atau setara dengan 3 persen dalam dua bulan. Dalam periode tersebut, elektabilitas paslon Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin tumbuh 0,2 persen sementara elektabilitas paslon Prabowo Subianto – Sandiaga Uno tumbuh 3,2 persen.

Yang menarik dicermati adalah jumlah undecided voters yang pada bulan November masih tercatat pada angka 16,8 persen pada bulan Januari turun menjadi 13,4 persen atau turun 3,4 persen. Dengan kata lain siapapun yang bisa mempengaruhi undecided voters ini yang akan bisa memenangkan pilpres nanti.

Bulan Januari lalu sekelompok orang mendeklarasikan keputusan mereka untuk tidak memilih sama sekali alias golput. Dikutip dari BBC Indonesia, mereka mengatakan mengambil pilihan ini karena merasa tidak ada calon yang dapat meyakinkan mereka untuk memilih.

Lembaga survei berbeda pendapat soal tren golput, Voxpol Centre memperkirakan angka golput pada pemilu 2019 akan naik dibanding angka golput pada pemilu 2014 yang mencapai 30 persen, temasuk orang-orang yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, maupun mereka yang tidak mendapat undangan untuk memilih. Tapi, LSI Denny JA memperkirakan jumlah mereka yang akan golput relatif sama.

Meskipun dijamin sebagai bagian hak konstitusional warga, golput tetap harus dicermati sebagai bagian dari ekspresi keterlibatan politik warga negara. Makin tinggi angka golput mencerminkan makin rendahnya partisipasi politik warga. Tentu ini tidak baik bagi demokrasi yang masih berkembang seperti Indonesia.

Berbagai survei menunjukkan, responden umumnya tidak puas dengan situasi ekonomi yang ada sekarang, termasuk didalamnya daya beli yang menurun, sulitnya lapangan pekerjaan, isu tenaga kerja asing; penegakan hukum yang menurut mereka masih tajam ke bawah, tumpul ke atas serta sulitnya akses layanan kesehatan dan pendidikan.

Tapi mereka belum cukup bisa diyakinkan oleh penantang. Analisa pemberitaan sejak masa kampanye tanggal 17 September sampai pertengahan Januari, menunjukkan Capres Prabowo lebih banyak diberitakan karena pernyataan-pernyataannya yang dianggap kontroversial. Cawapresnya dipersepsikan sebagai politisi muda yang faham ekonomi, religius, dan dekat dengan rakyat kecil, khususnya kaum ibu dan perempuan.

Topik-topik pemberitaan dan percakapan seputar kampanye yang masih sering diwarnai oleh politik identitas, kampanye hitam, yang sifatnya personal dan minim menjelaskan soal program-program yang konkrit, relevan untuk masyarakat membuat jengah sebagian calon pemilih terutama kelas menengah terdidik.

CALON PEMILIH MUDA YANG MAKIN MENDOMINASI

Secara demografis, statistik menunjukkan bahwa penduduk berusia 17 hingga 35 tahun pada tahun 2019 mencapai lebih kurang 100 juta orang atau setara dengan 51 persen dari total daftar pemilih tetap tahun 2019. Jumlah ini akan terus naik seiring dengan bonus demografi yang diperkirakan akan memuncak pada tahun 2030, pada saat itu diperkirakan 70 persen penduduk Indonesia akan berada pada rentang usia produktif.

Membesarnya jumlah penduduk muda ini mulai mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi disertai kecerdasan buatan yang mengubah bahkan menghapus sejumlah fungsi dan pekerjaan yang selama ini ada. Hampir punahnya layanan surat pos, hilangnya pekerjaanpekerjaan seperti penjaga tol, penjaga gerbang parkir, mulai tutupnya tokotoko eceran baik yang kecil maupun yang besar adalah sebagian indikasi yang menunjukkan perubahan besar di lanskap bisnis.

Di lanskap politik pun tumbuhnya generasi muda ini juga membawa perubahan situasi dan aspirasi. Karena umumnya lebih terdidik dan well informed, mereka cenderung lebih kritis. Lahir atau besar di era media sosial, membuat mereka juga jadi lebih fasih untuk bercakap-cakap baik offline maupun online. Meskipun cenderung riuh (noisy), suara (voice) mereka patut didengar dan sedikit banyak saling mempengaruhi kemana arah sesamanya akan bergerak. Fear of missing out (FOMO) dan konten yang viral berpengaruh pada pola pengambilan keputusan mereka mulai dari belanja, nonton film, beli buku, mencari pasangan hingga, boleh jadi, preferensi dan perilaku politik.

Survei Indonesia Millennial Report 2019 yang dilakukan oleh IDN Times – Alvara Research Center menemukan beberapa isu yang menjadi kepedulian kaum milenial (21 – 36 tahun) antara lain: keberagaman, nasionalisme, lapangan pekerjaan, keluarga, media, internet, pendidikan, dan hiburan.

Survei ini mengungkapkan preferensi dan perilaku milenial yang berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga sepatutnya disikapi juga dengan pola pandang yang berbeda.

Dalam soal partai politik misalnya. Selama ini yang menjadi pakem dalam politik nasional adalah faham nasionalisme dan keagamaan. Tapi bagi milenial partai nasionalis ada di urutan ke-10 dan partai berbasis agama ada di urutan ke-11 dalam pertimbangan mereka memilih partai politik. Bahkan memilih berdasarkan tokoh kharismatik ada di urutan ke-7 dan label partainya anak muda ada pada urutan pertimbangan ke-14. Tiga pertimbangan utama mereka adalah dekat dengan rakyat, memiliki program yang bagus, dan mampu membawa perubahan.

Berubahnya aspirasi, preferensi dan perilaku calon pemilih yang didorong oleh makin besarnya porsi milenial dalam daftar pemilih pada akhirnya mendorong perubahan lanskap politik. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus diikuti oleh partai-partai politik dan para politisi.

Makin besarnya pemilih muda ini dan perubahan lanskap politik yang menyertainya harus disikapi secara lebih substansial: gagasan, cara berkomunikasi, hingga regenerasi pengurus partai politik – karena hanya anak muda yang lebih memahami sesama anak muda.

MUDA: SIMBOL VS GAGASAN

Sejauh ini para politisi maupun partai-partai politik baru menanggapi perubahan lanskap politik tersebut secara artifisial misalnya dengan berupaya tampil seperti anak muda. Misalnya, mengenakan sneakers, jaket bomber, naik motor custom, pakai t-shirt ke acara formal. Tapi, pikiran dan perilaku politik mereka masih belum menjadi angin segar yang mencerminkan semangat muda yang sarat dengan nilai-nilai pembaharuan dan perubahan. Isinya masih sama, hanya kemasannya yang di otak-atik.

Secara fundamental sebenarnya ini mengkhawatirkan. Sebab secara implisit ini mengisyaratkan bahwa para politisi dan partai-partai politik masih memandang anak muda sebagai komoditas semata. Selain itu, pendekatan yang simbolik dan artifisial ini sama saja seperti merendahkan daya nalar anak muda Indonesia, seakanakan mereka hanya tertarik pada kemasan bukan pada substansi politik.

Perjalanan saya keliling Nusantara, berdialog dengan anak-anak muda dari berbagai latar belakang, menunjukkan bahwa anak-anak muda Indonesia sesungguhnya cerdas, punya rasa ingin tahu yang besar ingin terlibat dalam perubahan menuju Indonesia yang lebih baik dan haus belajar. Mereka paham persoalan-persoalan di lingkungan mereka, sangat ingin berkontribusi dalam membangun masyarakat tapi tidak sedikit yang bingung melihat perilaku sebagian elit politik nasional. Perkataan maupun tindakan sebagian elit politik nasional ini gagal mereka pahami dengan nalar anak muda yang sederhana, lurus, dan idealis.

Terasa sekali mereka membutuhkan panutan dalam bidang politik, sosok yang memahami mereka, bisa mengartikulasikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dan sekaligus mampu menghadirkan solusi yang konkrit. Anak-anak muda ini sudah lelah dengan janji-janji sebagian elit politik yang tidak pernah terbukti. Mereka juga muak dengan perilaku koruptif sebagian politisi maupun pejabat baik dijajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif. Walaupun tidak dapat dipungkiri sebagian pelaku korupsi yang ditangkap oleh KPK maupun kepolisian dan kejaksaan berusia dibawah 40 tahun. Dengan kata lain terjadi juga regenerasi dalam korupsi.

POLITIK KEREN

Agar anak-anak muda yang semangat dan idealis ini tidak menjadi apatis terhadap situasi politik kita, saya selalu menggaungkan gerakan Politik Keren. Pada dasarnya saya mengajak anak-anak muda justru untuk aktif berpolitik, minimal menggunakan hak suara mereka agar lanskap politik kita di daerah dan di tingkat nasional diisi oleh orang-orang yang baik.

Pada esensinya, politik itu memberikan dampak bagi kehidupan kita sehari-hari, seperti apa yang kita makan atau apa yang kita pakai. Itu semua adalah keputusan politik. Ini yang banyak tidak dipahami oleh anak-anak muda kita. Di tahun 1946, George Orwell seorang jurnalis dan penulis terkenal dari Inggris pernah menyatakan bahwa di zaman sekarang tidak ada lagi masa dimana kita dapat menghindari politik, karena semua isu adalah isu politik. Saya sepakat, karena hal itu masih relevan hingga saat ini.

Apa yang kita makan dan apa yang kita pakai, pekerjaan apa yang bisa diberikan kepada puluhan juta rakyat Indonesia adalah keputusan politik. Sehingga tidak sepatutnya anak muda menganggap bahwa dirinya anti terhadap politik, tidak mau mengerti politik, atau hanya beralasan tidak suka politik.

Namun saya juga memahami, betapa rumitnya memahami politik itu. Kita juga dihadapkan pada fakta masih banyaknya politisi kita yang menyalahgunakan wewenangnya. Untuk itulah saya selalu mengajak anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memahami dan belajar berpolitik baik-baik, karena politik itu keren.

Anak-anak muda tidak boleh hanya mengeluh dan kemudian berpangku tangan. Jika mereka ingin ada perubahan, mereka harus mau turun ke lapangan, berpeluh keringat bertemu dengan warga, ikut merasakan persoalan-persoalan mereka dan aktif serta kreatif mencarikan solusinya.

Saya berjumpa dengan ribuan anak muda dan saya menangkap optimisme itu. Selain menularkan optimisme, satu hal yang selalu saya sampaikan dalam setiap perjumpaan saya dengan mereka adalah bagaimana kita semua harus mengedukasi diri kita sendiri untuk bisa menyaring berbagai informasi yang masuk dan pengaruh bias media yang ada. Sehingga kita bisa tetap dapat menangkap esensi politik yang sebenar-benarnya tanpa menelan mentah-mentah segala informasi yang beredar, to not only read the news, but to read between the lines.

Ke depan, kita semua harus menjadi bagian dari kekuatan yang akan terus menjaga dan merawat demokrasi bangsa, untuk memastikan setiap anak bangsa bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Demokrasi menghindarkan kita dari praktik diskriminasi di tengah pluralitas dan multikulturalisme anak bangsa. Dengan berpolitik secara berintegritas, berkompetisi secara sehat, berpolitik secara rasional dan bukan emosional, kita mendorong terwujudnya konsolidasi demokrasi dengan baik. Pemilu 2019 adalah ujian demokrasi kita, apakah konsolidasi demokrasi akan terjadi secara masif dengan berlangsungnya proses kompetisi secara jujur dan adil, ataukah kita akan menyeretnya pada kemunduran demokrasi yang fatal.

Tentu tidak ada pilihan lain, selain mewujudkan konsolidasi demokrasi yang matang. Konsolidasi demokrasi tidak hanya ditandai oleh hadirnya proses pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga hadirnya sistem penegakan hukum yang adil dan imparsial serta hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, betapapun kompleks dan berlikunya ikhtiar masing-masing kekuatan politik anak bangsa untuk ikut menentukan masa depan Indonesia, kita harus tetap menyadari bahwa kita semua adalah saudara dalam Keindonesiaan. Kita jaga soliditas dan kohesivitas kebangsaan kita, untuk menyongsong Indonesia yang lebih aman dan damai, adil dan sejahtera, serta maju dan mendunia.

 

Majalah Strategi edisi V