Jakarta: “Kami Partai Demokrat tolak bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila karena ada berbagai hal strategis, sensitif dan fundamental yang sebaiknya didiskusikan seluruh elemen masyarakat setelah kita melewati krisis Pandemi Covid. Pastikan kita ikuti UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam susun RUU‬,” tegas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui akun Twitter-nya @agusyudhoyono, Selasa (16/6).

AHY juga menyampaikan ada sejumlah hal fundamental yang membuat Demokrat menolak melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Pertama, RUU HIP memunculkan tumpang tindih di dalam sistem ketatanegaraan. “Hal fundamental itu diantaranya RUU HIP memunculkan tumpang tindih dalam sistem tata negara. Pancasila sebagai landasan pembentukan UUD justru diatur oleh UU. Hal ini membuat Pancasila menjadi sekadar aturan teknis dan tidak lagi menjadi sumber nilai kebangsaan‬,” tegas AHY.

Kedua, AHY juga beranggapan bahwa RUU HIP dipandang mengesampingkan aspek historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi yang disusun oleh para pendiri bangsa. “Indikator paling sederhananya adalah RUU ini tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme‬. Padahal, TAP MPR tersebut adalah landasan historis dalam membicarakan bagaimana Pancasila menjaga persatuan bangsa. Kita tidak lupa bagaimana sejarah membuktikan kelompok faham marxisme/komunisme di Indonesia pernah berusaha hancurkan Pancasila. Ini yg kami tangkap juga jadi keprihatinan keluarga besar TNI‬,” lanjut AHY.

Menurut AHY salah satu frasa yang tertuang di dalam Pasal 7 ayat (2) draf RUU HIP yang berbunyi ‘…Ketuhanan yang Berkebudayaan’ ini seolah memuat upaya untuk mengingkari kesepakatan yang dibuat para pendiri bangsa untuk tetap memegang teguh NKRI berdasarkan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa. “Jika dibiarkan, ini berpotensi mendorong munculnya konflik ideologi hingga perpecahan,” tutup AHY.

Fraksi Partai Demokrat di DPR RI menjadi partai yang menolak dengan tegas pembahasan RUU yang menuai polemik di masyarakat. Sejak awal mereka menarik diri pembahasan RUU HIP di Badan Legislatif DPR RI. (dna/csa)